Indonesia Terancam Impor Gas pada 2019  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa pipa gas di Onshore Receiving Facilities (ORF) milik PT Pertamina Gas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 26 Februari 2016. Gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan gas pabrik pupuk, pembangkit listrik, industri dan jaringan gas kota untuk rumah tangga. ANTARA/Zabur Karuru

    Petugas memeriksa pipa gas di Onshore Receiving Facilities (ORF) milik PT Pertamina Gas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 26 Februari 2016. Gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan gas pabrik pupuk, pembangkit listrik, industri dan jaringan gas kota untuk rumah tangga. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.COJakarta - Saat ini, 47 persen produksi gas Indonesia masih diekspor karena penyerapan gas di dalam negeri belum banyak. Namun, tanpa temuan sumber gas baru, kita bisa jadi berbalik menjadi importir pada 2019. 

    Hal itu dikonfirmasi Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agus Cahyono Adi. "(2019 akan impor) Prediksi iya, volume kecil, kok," katanya dalam acara Gas Indonesia Summit and Exhibition di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 16 Maret 2016.

    Dalam data prediksi neraca gas bumi Indonesia hingga 2030, disebutkan kebutuhan impor Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 1.777 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Namun, jika ada temuan sumur gas baru, bisa jadi volume impor tak akan sebesar itu.

    Selain itu, kata Agus, besaran impor akan dievaluasi secara detil setiap tahun sesuai dengan kebutuhan. "Impor itu kita buka dalam hal kita kekurangan pasokan," katanya.

    Selain itu, Agus mengatakan, pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur gas di Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar permintaan gas bisa lebih merata di Indonesia. "Target kami menghubungkan gas di Indonesia dengan membangun infrastruktur distribusi dan transportasi gas," ujarnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Sampe L. Purba mengatakan konsumen gas di dalam negeri mayoritas masih di sektor industri, pembangkit listrik, dan pupuk. Dengan infrastruktur yang lebih memadai hingga menjangkau rumah tangga, kebutuhan gas otomatis akan bertambah. "Butuh lebih banyak gas untuk konsumsi dalam negeri jika seluruh infrastruktur siap dan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen di 2020," tuturnya.

    Soal alokasi gas, Sampe mengatakan pada 2014 sebanyak 4.144 billion british termal unit per day (BBTUD) gas bumi Indonesia untuk konsumsi domestik, dan 2.561 BBTUD untuk ekspor. Konsumsi domestik naik dari 3.848 BBUTD pada 2014, sedangkan ekspor turun dari angka 3.063 BBUTD.

    Adapun Kepala Divisi Migas PLN Chairani Rachmatullah mengatakan Indonesia masih kekurangan infrastruktur penyaluran gas, termasuk gas alam cair (liquid natural gas/LNG). PLN sendiri merupakan konsumen terbesar LNG di Indonesia untuk bahan bakar pembangkit listriknya.

    Tahun ini, PLN membutuhkan minimal 40 kargo LNG untuk pembangkit listrik, sedangkan yang sudah bisa dipastikan baru pasokan untuk 34 kargo. Saat ini, PLN sedang bernegosiasi dengan Pertamina dan British Petroleum (BP) untuk kontrak LNG jangka panjang. "Harapannya bisa disepakati," kata Chairani.

    PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.