Cegah Kayu Ilegal, Kementerian LH Apresiasi Pasar Uni Eropa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tumpukan alat musik biola mentah dari kayu jati Belanda di Toriyo, Sukoharjo, Jawa Tengah, 20 November 2015. Dalam sebulan rumah industri biola tersebut mampu membuat sekitar 1.000 biola dengan harga 300 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Biola-biola tersebut selain laku di dalam negeri, banyak juga pembeli dari luar negeri seperti Brunei, Thailand, dan Singapura. TEMPO/Bram Selo Agung

    Tumpukan alat musik biola mentah dari kayu jati Belanda di Toriyo, Sukoharjo, Jawa Tengah, 20 November 2015. Dalam sebulan rumah industri biola tersebut mampu membuat sekitar 1.000 biola dengan harga 300 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Biola-biola tersebut selain laku di dalam negeri, banyak juga pembeli dari luar negeri seperti Brunei, Thailand, dan Singapura. TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengapresiasi  keseriusan pasar di Uni Eropa yang konsisten mencegah perdagangan kayu ilegal. "Keseriusan Uni Eropa memberi peluang perluasan pasar bagi produk Indonesia," ucap Staf Ahli Kementerian Hidup an Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Agus Justianto saat diskusi di Indonesia International Furniture Expo 2016, Ahad  13 Maret 2016.

    Agus mengatakan upaya Uni Eropa tersebut sangat berdampak positif bagi Indonesia. Apalagi Indonesia juga telah mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem itu bekerja untuk memastikan bahwa kayu diambil dari sumber yang legal.

    Jika tidak, maka dipastikan kayu tersebut tidak akan bisa diekspor ke Uni Eropa. Pasalnya  Indonesia telah bekerjasama dengan Uni Eropa untuk membuat kesepakatan penegakan hukum, perbaikan tata kelola, dan perdagangan sektor kehutanan (FLEGT VPA) pada 2013.

    Baca Juga: Ini Produk Israel yang Diimpor Indonesia

    Agus bercerita, pada pekan lalu otoritas keamanan pangan dan produk konsumen Belanda (NVWA) mengajukan gugatan hukum kepada importir yang memasukkan kayu ilegal. NVWA menemukan, setidaknya 25 persen dari 150 perusahaan yang diperiksa tak memenuhi implementasi regulasi importasi kayu (EUTR).

    Untuk itu Belanda menuntut mereka  membayar denda untuk setiap meter kubik kayu yang akan diselundupkan. Saat ini negara-negara di Uni Eropa melakukan pengetatan pengawasan importir furnitur yang berasal dari Cina, India, Vietnam, dan juga Indonesia.

    Sementara itu, Maria Murliantini, pengusaha eksportir furnitur mengaku keuntungannya berlipat-lipat setelah produk kerajinannya telah memiliki lisensi SVLK. Semula omset perusahaannya hanya US$ 500 menjadi US$ 2 juta per bulan.

    "Meski sedikit lebih mahal,  secara jangka panjang itu jauh lebih menguntungkan," kata Maria. Dengan adanya  lisensi produk membantu usahanya dikenal  luas dan diterima oleh pasar Uni Eropa.

    Maria telah mengekspor ke sejumlah negara. Mulai dari Jerman, Prancis, Australia, Amerika Serikat, hingga Swedia.

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.