Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,3 Persen, Ini Strateginya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,3 persen. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi tersebut sejalan dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 5,2-5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi dunia berada pada kisaran 3,4 persen.

    "Cina ada pada asumsi 6,3 persen. ASEAN, termasuk kita, sekitar 4,8 persen. Forecast (perhitungan) institusi BI sebesar 5,2-5,6 persen. Sedangkan IMF 5,1 persen," kata Bambang saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016.

    Untuk mencapai target itu, pemerintah menerapkan strategi mereformasi penganggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja pemerintah. Perlu ada optimalisasi pendapatan dan perbaikan belanja pemerintah. Untuk jangka pendek, pemerintah berusaha menciptakan stimulus fiskal guna meningkatkan daya beli dan memperbaiki iklim investasi.

    Baca: Antam Pasarkan Emas Batangan Bermotif Batik

    Selain itu, ucap Bambang, adanya ketergantungan komoditas menjadi tantangan struktural untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Ini harus diantisipasi, karena kondisi global sangat fluktuatif. Pertengahan 2015, pemerintah mencoba mengeluarkan paket stimulus dan perbaikan iklim investasi."

    Namun pemerintah tetap berfokus pada upah minimum, menjaga daya beli, menurunkan tarif bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, membangun perumahan rakyat, dan mendorong dana desa. Selain itu, pemerintah menstimulus dengan insentif dan penyederhanaan perizinan serta kawasan ekonomi khusus (KEK).

    "Insentif diberikan untuk padat karya, properti, dan kilang minyak. Adanya perbaikan dwelling time, pusat logistik berikat, dan industri yang mendorong ekspor," ucap Bambang.

    Hari ini Menteri Bambang menggelar rapat kerja membahas perkembangan ekonomi nasional tahun 2016 bersama Badan Anggaran DPR. Dalam rapat kerja ini juga, pemerintah mengungkapkan keinginan segera mengajukan APBN Perubahan kepada DPR. "Rendahnya harga komoditas dari royalti sektor tambang lebih rendah daripada harapan pemerintah membuat struktur penerimaan berubah," kata Bambang.

    ARKHELAUS WISNU



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.