Penegakan Hukum BLBI Diminta Lebih Tegas

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki meminta pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap obligor yang bersalah. “Kebijakan yang diambil harus teliti, tidak selektif dan tidak ada kompromi,” katanya di Jakarta, Rabu (22/2).Dia menambahkan seharusnya dalam penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan dalam UU Anti Tindak Korupsi. Jika ada kerugian negara, para koruptor harus membayar kepada negara dengan tetap menjalani hukumannya. “Bukan lantas pidananya hilang, mungkin bisa dengan pengurangan pidananya,” katanya.Pembersihan di kalangan penegakan hukum harus dimulai, entah dari jaksa hingga polisi. Menurutnya pemerintah masih bingung apakah tindak pidana atau perdata yang harus diberlakukan demi mengembalikan kerugian negara. “Saya pesimis dengan penerapan kebijakan pemerintah yang akan memberikan kompromi. Langkah itu tidak akan efektif mengembalikan seluruh kerugian negara,” ujarnya.Selain itu, pemerintah harus meninjau kembali beberapa obligor yang sudah mendapat pengampunan karena tidak jelas apakah mereka sudah memenuhi kewajibannya. “Diadili dulu, paling tidak membuat mereka jera agar tidak terjadi lagi. Saya kira kita harus belajar karena hal itu akan merusak tatanan ekonomi kita,” katanya. Eko Ari Wibowo