Paket Kebijakan Ekonomi X Terkait Iklim Investasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 15 Oktober 2015. TEMPO/Subekti.

    Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 15 Oktober 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus mengatakan paket kebijakan ekonomi kesepuluh terkait investasi. "Kemungkinan terkait perbaikan iklim investasi," katanya  melalui pesan pendek, Ahad  7 Februari 2016.

    Pemerintah berencana mengumumkan paket kebijakan ekonomi X pekan depan. "Setelah rapat paripurna, sebelum Presiden Joko Widodo pergi ke Amerika," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, Kamis, 4 Februari 2016. Menurutnya, paket kebijakan ini sebagai respons atas kondisi investasi di Indonesia saat ini.

    Baca:  Tahun Ini, Commmuter Line Jabodetabek Tambah 60 Kereta

    Paket kebijakan ekonomi IX diluncurkan pada 27 Januari lalu. Isinya mengenai percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa-kota. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan bidang-bidang itu.

    Darmin juga rutin memimpin rapat koordinasi membahas daftar negatif investasi (DNI). Di antaranya, Kamis, 28 Januari 2016, pemerintah memastikan sektor keuangan dan perbankan sudah terbuka untuk investasi asing. Begitu pula dengan jasa pengelolaan pelabuhan dan bandar udara, serta pengelolaan jalan tol dibuka 100 persen untuk investasi asing.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.