Proyek Kereta Cepat Dinilai Tak Sesuai Nawacita

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Reourcess Studies menilai sebaiknya proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dikaji ulang atau dihentikan Sebab,  terdapat sejumlah catatan kontroversial bahwa proyek tidak sesuai nawacita.

    "IRESS meminta dikaji ulang atau distop saja. Tidak perlu Presiden terlalu berambisi, apalagi ada penumpang gelap, kepentingan pengembang yang menunggangi proyek," kata Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, dalam diskusi publik Stop Rencana Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, di Operation Room, Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.

    Marwan mengkhawatirkan terjadi penggelembungan biaya proyek,  karena biaya  yang mencapai US$ 5,5 miliar untuk jarak 142,3 kilometer, atau sekitar US$ 38,65 juta per kilometer. "Padahal sejumlah proyek kereta api cepat lain dapat dibangun lebih murah, seperti Mumbai-Ahmadabad US$ 14 miliar untuk jarak 534 kilometer, dan Teheran-Isfahan US$ 2,7 miliar untuk 400 kilometer," katanya.

    Baca:Ketika Reputasi Jokowi Dipertaruhkan di Proyek Kereta Cepat  

    Menurut Marwan,  penyusunan rencana pembangunan kereta api cepat melanggar prinsip tata kelola dan kehati-hatian penyelenggaraan negara yang baik atau good governance. Selain itu,  analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) patut diragukan. "Karena hasil kajiannya diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atas desakan Presiden."

    Hal kontroversial lainnya, Marwan menyebutkan pembangungan kereta cepat Jakarta-Bandung lebih didominasi oleh pertimbangan aspek bisnis, ketimbang aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan.

    Mengenai kepastian bahwa pemerintah tidak akan memberikan jaminan, menurut Marwan juga masih diragukan. Sebab, ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 menyebut, "...pemerintah pusat dapat memberikan jaminan terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan badan usaha atau pemerintah daerah yang menjalin kerja sama dengan badan usaha.."

    Marwan juga mengutip pernyataan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Daryono yang menyebutkan ada empat sumber gempa yang bisa berdampak pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu Sesar Baribis, Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan zona subduksi lempeng Samudera Hindia, yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan penumpang dan kelangsungan operasi kereta api cepat.

    Marwan meminta agar pemerintah mengukur kemampuan ekonomi dan keuangan negara, dibandingkan hanya mengejar ambisi. "Pak Jokowi boleh punya ambisi. Tapi sesuaikan kemampuan keuangan negara. Jangan sekedar bangun proyek."

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.