Nelayan Makin Miskin, KNTI Minta Pemerintah Kasih Solusi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelayan melihat sebuah pelampung yang mengambang di perairan Pakue saat melakukan proses pencarian Penumpang KM Marina baru 2B di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    Nelayan melihat sebuah pelampung yang mengambang di perairan Pakue saat melakukan proses pencarian Penumpang KM Marina baru 2B di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta untuk dapat menyusun solusi jangka pendek untuk dapat mengerek kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Kesejahteraan kelompok tersebut dinilai kian tergerus hingga berada di level ‘lampu kuning’.

    Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah mengatakan pemerintah perlu menyusun strategi jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan penghidupan nelayan dan produksi pangan perikanan nasional.

    “Kami apresiasi keputusan pemerintah dan DPR memperbesar proporsi APBN 2016 untuk program kesejahteraan nelayan. Namun, program tersebut baru akan terasa manfaatannya paling cepat pada pertengahan bahkan akhir semester dua 2016,” ujar Niko melalui keterangan tertulis, Rabu (20 Januari 2016).

    Niko merujuk pada postur APBN 2016 yang tertuang dalam rencana belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menganggarkan dana untuk program bantuan kapal dan alat tangkap, serta pelepasan benih ikan.

    Program tersebut, menurutnya, belum dapat mengangkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang sudah berada di titik kritis. Niko mengatakan pada semester pertama tahun ini akan menjadi masa terberat bagi nelayan karena belum ada program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kehidupan mereka.

    Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), maupun kredit macet (NPL) di sektor UMKM Perikanan di 2015, yang angkanya menunjukkan kesejahteraan nelayan kian terpuruk.

    Strategi jangka pendek yang dapat dilakukan, menurut Niko, misalnya dengan dengan mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga ke nelayan skala kecil/ tradisional, yang juga diimbangi dengan pendampingan dalam proses akses dan pengurusannya di desa-desa nelayan.

    Ketua DPW KNTI Jawa Timur Misbachul Munir mengatakan saat ini skema KUR yang diluncurkan pemerintah cenderung dinilai rumit oleh para nelayan. “KUR dirasa lebih rumit dibandingkan dengan rentenir yang telah lama mengakar di desa-desa nelayan. Di Puger, Jember, misalnya, jangankan tanpa agunan, untuk mengakses kredit dengan agunan saja nelayan masih kesulitan. Kami berharap realisasi KUR untuk nelayan terus terbenah,” ungkap Misbachul.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.