Menko Darmin Nasution: Draft RUU Tax Amnesty Sudah Rampung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berbincang dengan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom (kiri) saat menghadiri kuliah umum dengan tema

    Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berbincang dengan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom (kiri) saat menghadiri kuliah umum dengan tema "Inklusi Keuangan" di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 9 November 2015. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). "Kami (pemerintah) sudah merasa optimum dan sepakat," ucap Darmin di kantornya, Senin, 18 Januari 2016.

    Darmin berujar, draf tersebut tinggal disempurnakan secara redaksional. Selanjutnya, draf itu bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. "Ada banyak poin yang telah disepakati, tapi saya tidak mau bilang," tuturnya.

    Kemarin Darmin merampungkan segala kesiapannya bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sojian Wanandi, dan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Suryadi Sasmita.

    Saat yang hampir bersamaan, Menteri Bambang juga pelit berkomentar. "Pokoknya nanti menjadi undang-undang kalau sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat," katanya. Bambang berharap pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan dan basis pajak negara. Musababnya, penerimaan pajak negara tahun lalu meleset lebih dari Rp 150 triliun.

    Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia, Raya Soepriyatno, menyatakan hingga kini masih menolak pengampunan pajak. “Silakan saja kalau mau diputuskan oleh yang lain,” ucapnya. Ia berujar, pengampunan pajak tak adil bagi masyarakat.

    Fraksi Partai Gerindra menolak RUU Pengampunan Pajak karena tiga hal. Pertama, pengampunan pajak dikhawatirkan menyakiti hati wajib pajak yang patuh membayar. Kedua, tak ada jaminan pengampunan pajak akan mendatangkan penerimaan yang besar. Terakhir, pengampunan pajak belum tentu memperbaiki basis pajak.

    ANDI RUSLI | TRI ARTINING PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.