TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menagih janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menginvestigasi PT Freeport Indonesia. Fahri mengusulkan pembentukan panitia angket yang membahas PT Freeport.
Menurut Fahri, hal ini penting untuk menjaga kedaulatan dalam hasil mineral di Indonesia. "Kita bersyukur atas permasalahan kemarin, tapi ini tidak selesai hanya dengan pencopotan Ketua DPR," katanya di Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.
Menurut Fahri, masalah Freeport perlu diinvestigasi lebih lanjut. Selama masa penambangan PT Freeport yang berlangsung cukup lama, menurut Fahri, masih ada tabir yang belum terungkap. Fahri menilai pemerintah perlu mencari tahu soal sistem bagi hasil dan kontribusi yang dilakukan Freeport.
Untuk itu, Fahri meminta dibentuk panitia angket Freeport. Pasalnya, menurut dia, hanya panitia angketlah yang berhak memanggil pihak yang terlibat. Untuk membentuk panitia angket, perlu ada persetujuan 25 orang lintas fraksi. Hal ini, menurut dia, merupakan masalah yang mudah. Apalagi, sebagian besar anggota DPR mendukung langkah ini.
Namun, agar panitia angket dapat berjalan, Fahri meminta dukungan dari para ketua fraksi. Fahri juga menuntut janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mengungkap kasus ini. "Saya harap saya bisa menagih janji dan nyali Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sekarang setelah menjabat kenapa enggak berani, seharusnya buka dong," tuturnya.
Fahri berharap pembentukan bisa dilakukan sesegera mungkin. Ia mengatakan, jika pembentukan panitia angket dapat selesai pekan ini, pekan depan panitia dapat segera disahkan dalam rapat paripurna berikutnya.
PT Freeport meminta perpanjangan kontrak untuk smelternya di Papua, yang akan berakhir pada 2021. Namun, belum habis masa kontrak, Freeport meminta perpanjangan kontrak kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pada 2015. Padahal, menurut ketentuan, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak habis.
Bukan hanya itu, belum lama ini Freeport juga terjebak masalah dalam kasus “Papa Minta Saham”, yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini berujung dicopotnya Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
