BPJS Watch: Banyak Pasien BPJS Belum Paham Hak-Haknya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah

    Sejumlah "kantong darah" yang dijual dengan harga kisaran 58 ribu rupiah per kantong dan memiliki rasa blueberry dan cranberry yang dijual id Benxi, Provinis Liaoning, Cina (26/6). ChinaFotoPress via Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta -BPJS Watch mengapresiasi hasil survei PT SWAsembada Media Bisnis dimana indeks kepuasaan peserta BPJS Kesehatan mencapai 78,9 persen.

    Investigasi mereka juga menemukan banyak pasien yang disuruh membeli obat atau membeli darah, padahal obat tersebut sebenarnya sudah masuk paket BPJS Kesehatan.

    "BPJS Watch telah banyak melakukan advokasi terhadap pasien BPJS Kesehatan dan menemukan banyak pasien yang disuruh membeli obat atau membeli darah untuk operasi atau cuci darah," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar,  di Jakarta, Selasa (5 Januari 2016).


    "Dari sisi pengeluaran ketika berobat, pasien peserta BPJS memang tidak mengeluarkan biaya setinggi pasien umum tetapi hak-hak yang seharusnya diterima pasien ternyata tidak didapat karena ketidaktahuan pasien," kata Siregar.

    Hasil survei yang menyatakan Indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 78.9 persen memang relatif tinggi, lebih tinggi dibandingkan hasil survei kepuasan yang dilakukan oleh DJSN yang nilainya sekitar 71 persen.

    Walaupun hasil survei PT SWAsembada dikategorikan tinggi namun karena masalah pelayanan BPJS Kesehatan berhubungan dengan nyawa manusia maka jumlah responden yang menyatakan tidak puas (21,1 persen) merupakan hal yang tetap harus menjadi perhatian pemerintah dan BPJS pada masa mendatang.

    Menurut Timboel, survei yang dilakukan oleh PT SWAsembada, untuk menyatakan puas atau tidak, sebenarnya metode surveinya harus didahului oleh pertanyaan tentang hak-hak yang seharusnya diterima oleh peserta.

    "Dalam survei ini tentang pengetahuan pasien tidak terkuak dalam laporan. Selain itu terkait kontak dengan fasilitas kesehatan, survei ini juga tidak menjelaskan sudah berapa kali responden kontak dengan fasilitas kesehatan (Faskes) BPJS Kesehatan. Jumlah kontak peserta dengan faskes juga akan mempengaruhi tingkat kepuasan," katanya.

    "Kami menduga karena peserta BPJS tidak tahu tentang hak-haknya di Rumah Sakit. Kami yakin kalau pasien peserta BPJS Kesehatan mengetahui hak-haknya yang seharusnya didapat namun ternyata tidak diberikan, maka hasil surveinya akan berbeda," kata Siregar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.