TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku Industri baja mengharapkan pemerintah mempercepat implementasi proteksi industri impor baja dengan memperketat pemberlakuan SNI wajib dan menetapkan harga tarif minimum impor produk impor hulu-hilir.
Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk. Dadang Danusiri mengatakan, pengelolaan impor baja penting dilakukan mengingat oversupply baja dunia yang besar. Langkah ini akan berdampak bagi produsen baja nasional untuk meningkatkan utilisasi pabriknya sehingga mengurangi kerugian yang sangat besar.
Menurutnya, World Steel Dynamics memperkirakan kelebihan pasokan baja dunia akan mencapai 400 juta ton pada 2015 dengan China berkontribusi 178 juta ton.
“Pasar baja dunia berlomba-lomba membuat barrier untuk menghambat impor yang akan menghancurkan industri baja domestik mereka. Oversupply menyebabkan jatuhnya harga baja dunia,” tuturnya dalam keterangan pers, Kamis, 31 Desember 2015.
Permintaan baja China turun sebesar 7,5% pada Juli 2015, merupakan penurunan terbesar sejak krisis finansial 2008. Untuk tahun ini, kinerja China diperkirakan turun sebesar 3,4% dibandingkan dengan tahun lalu.
Akibatnya, produsen baja di China mengalihkan fokus ke pasar internasional, yang ditunjukkan oleh kenaikan ekspor baja China sebesar 32,1% pada September 2015 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Dengan begitu, Dadang mengatakan dan peningkatan impor baja China menyebabkan produsen baja lokal di seluruh dunia mengalami kerugian dan meminta perlindungan kepada masing-masing Pemerintahnya.
Dadang mencontohkan, produsen baja di Amerika Serikat, Uni Eropa, Korea, Australia, Malaysia, Thailand, dan India telah mendapatkan perlindungan dari pemerintahnya dengan berbagai instrumen perlindungan perdagangan.
Selain China, impor baja datang dari Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. “Baja dari Jepang dan Korea Selatan banyak masuk ke pasar domestik untuk flat product baik itu Hot Rolled Coil (HRC) maupun Cold Rolled Coil (CRC), dan baja impor Cina masuk dalam bentuk long product, sementara produk baja hilir dari Cina dan Vietnam," katanya.
