Bali Dapat Kucuran Dana APBN Rp 8,37 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan melaju di atas Tol Bali Mandara, Denpasar, Bali, Minggu (1/12). ANTARA/Andika Wahyu

    Kendaraan melaju di atas Tol Bali Mandara, Denpasar, Bali, Minggu (1/12). ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Denpasar  - Pemerintah Provinsi Bali memperoleh alokasi dana APBN sebesar Rp 8,37 triliun pada tahun anggaran 2016. Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8,076 triliun.

    “Kita harap dapat memacu percepatan pembangunan dan berimbas bagi kesejahteraan masyarakat Bali,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2016 untuk Provinsi Bali yang berlangsung di ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis, 17 Desember 2015.

    Pastika mengatakan, dengan gelontoran dana APBN sebesar itu, akan banyak uang yang beredar di Bali pada tahun anggaran 2016. “Belum lagi PAD kabupaten/kota yang saya perkirakan mencapai Rp 10 triliun,” ujarnya. Dia berharap, seluruh dana tak sekadar habis dan terealisasi tepat waktu.

    Yang lebih penting, kata dia, realisasi anggaran harus berdampak signifikan menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, dan memperkecil angka rasio gini (kesenjangan). Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemprov Bali telah melaksanakan sejumlah program yang dititikberatkan di wilayah pedesaan, seperti Gerbangsadu, Bedah Rumah, dan Simantri. “Kita sudah menyelesaikan pembangunan 11 ribu unit bedah rumah dan melaksanakan program Gerbangsadu di 225 desa,” ujarnya.

    Meneruskan arahan Presiden Joko Widodo, dia menyampaikan penyerahan DIPA yang dilaksanakan lebih awal merupakan cermin dari komitmen bersama mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran tepat waktu, lebih merata, dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian.

    Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali R.Wiwin Istanti melaporkan, kucuran dana APBN sebesar Rp 8,37 triliun terbagi dalam 468 DIPA, yang meliputi satuan kerja vertikal kementerian/lembaga, SKPD dalam rangka dekonsentrasi, tugas pembantuan, transfer ke daerah untuk provinsi, dan transfer daerah untuk kabupaten/kota.



    ROFIQI HASAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.