Dituding Yusril Bukan Negarawan, Ini Jawaban Menteri Susi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) menyerahkan DIPA tahun 2016 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) di Istana Negara, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/Pool - Wisnu

    Presiden Jokowi (kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) menyerahkan DIPA tahun 2016 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) di Istana Negara, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/Pool - Wisnu

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pedjiastuti terlibat "twit war" dengan pengacara Yusril Ihza Mahendra. Dalam salah satu kicauannya, Yusril menyebut Susi tidak layak disebut sebagai negarawan.

    “Haha bu @susipudjiastuti yang block saya, anda anggap dia negarawan? Hehe,” kicau Yusril pada akun Twitter-nya, Sabtu, 12 Desember 2015.



    Terkait dengan kicauan tersebut, Susi mengatakan tidak pernah merasa dan mengklaim dirinya sebagai negarawan. “Saya ini hanya pedagang ikan dari Pangandaran yang dipercaya Presiden menjadi menteri,” ujarnya saat berbicara dengan Wahyu Muryadi dari Tempo via telepon, Senin, 14 Desember 2015.

    Sebelumnya, Susi sudah menulis kicauan serupa di Twitter. “Saya bukan seorang negarawan, saya hanya lulus sma kelas 2, pedagang ikan, punya usaha angkutan udara. Diangkat jadi menteri oleh Pak Presiden,” tulisnya pada Sabtu, 12 Desember 2015.



    Lebih lanjut Susi juga menyatakan, ia tidak pernah mempermasalahakan dirinya disebut sebagai negarawan atau tidak jika ukuran menjadi seorang negarawan hanya dilihat dari memblok akun media sosial. “Apalagi kalau menjadi negarawan ukurannya cuma ngeblok Twitter-nya Yusril,” ujarnya.

    Perang pernyataan di media sosial Twitter antara Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Susi Pudjiastuti berawal dari pernyataan Yusril terkait dengan kebijakan-kebijakan tegas Susi dalam menegakkan hukum di laut. Ia memperkarakan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dan penembakan kapal-kapal ilegal yang dilakukan Kementerian di bawah wewenang susi.

    INGE KLARA SAFITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.