TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Kebangkitan Petani Indonesia (Gerbang Tani) mempertanyakan kebijakan impor beras asal Vietnam seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerbang Tani Idham Arsyad mengatakan kedaulatan pangan menjadi salah satu butir Nawa Cita, sehingga pilihan impor seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dia menuturkan BPS sebelumnya memprediksi Indonesia akan mengalami surplus beras pada tahun ini sekitar 4,2 juta ton.
Oleh karena itu, sambung Idham, impor pangan menjadi pilihan paling ujung dalam pemenuhan hak pangan warga negara. "Sejauh mana Wakil Presiden telah menghitung dan menilai bahwa beras kurang dan harus mengimpor?" kata Idham dalam keterangannya, Selasa (13 Oktober 2015).
Dia menuturkan paradigma pangan saat ini telah berubah, yakni dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan. Menurutnya, kewajiban penanggulangan krisis pangan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah.
Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan Indonesia akan mengimpor sekitar 1 juta ton beras dari Vietnam. Hal itu dilakukan terkait dengan antisipasi dalam menghadapi El Nino yang melanda Indonesia.
Idham memaparkan pihaknya juga mengusulkan pembentukan lembaga pangan nasional yang berwenang memutuskan soal kemandirian pangan, dan perlunya penganekaragaman pangan, salah satunya sumber karbohidrat, melalui optimalisasi pangan lokal, pengembangan teknologi dan insentif bagi petani.
"Juga optimalisasi terhadap diversifikasi usaha tani, ketersediaan benih, bibit tanaman lokal, optimalisasi lahan," papar Idham.
