Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

"Dikepret" Rizal Ramli, Freeport Tetap Dibela Sudirman Said

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri ESDM, Sudirman Said. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Menteri ESDM, Sudirman Said. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said memiliki pendapat yang berbeda dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli terkait Freeport, Ahad, 11 Oktober 2015. Bila sebelumnya Rizal mengatakan bahwa PT. Freeport Indonesia melakukan pembuangan limbah merkuri ke sungai di area penambangan di Papua, penyataan yang berbeda justru diungkapkan oleh Sudirman. Menurut Sudirman mengatakan bahwa dalam operasi tambang, Freeport tidak menggunakan merkuri dan tidak menghasilkan limbah berbahaya.

“Yang saya tahu dari tim teknis, Freeport hanya memproduksi konsentrat berdasarkan proses fisika.” kata Sudirman pada Tempo lewat pesan kemarin.

Sudirman juga membantah tudingan bahwa keberadaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu di Indonesia tidak memberikan keuntungan secara ekonomi ke Indonesia dan warga Papua. Menurut Sudirman, justru proyek Freeport telah memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Papua.

“Bisnis penunjang operasi di Papua juga banyak yang mendapatkan manfaat dari operasi jangka panjang dan investasi PT-FI.” ujar Sudirman. Dia mengatakan bahwa Freeport sudah membelanjakan tak kurang dari US$ 18 kepada vendor, kontraktor, dan penyedia jasa nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli sempat operasi tambang Freeport yang ia nilai menyebabkan limbah merkuri di area penambangan. Menurut Rizal, hal itu dilakukan Freeport karena memanfaatkan lemahnya hukum dan pengawasan di Indonesia. Rizal juga menuding bahwa PT Freeport Indonesia, sebagai satu dari tiga perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia telah mengeruk keuntungan besar di Papua, namun justru mengakibatkan rakyat di sekitar tambang miskin. Pasalnya, royalti yang diberikan Freeport kecil.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejarah Singkat dan Sepak Terjang Perusahaan Tambang Vale Indonesia

6 hari lalu

Sejumlah operator dump truck mengangkut slag atau limbah nikel ke tempat penampungan khusus Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan pertambangan PT Vale Indonesia, Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 2 Agustus 2024. Sejak 2018, PT Vale telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Limbah B3 dan hingga saat ini limbah nikel yang jumlahnya mencapai 4,6 juta ton per tahun tersebut telah dimanfaatkan untuk material konstruksi jalan dan lapisan atas jalan khusus tambang. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Sejarah Singkat dan Sepak Terjang Perusahaan Tambang Vale Indonesia

Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang yang dikenal karena fokusnya di industri pertambangan, tepatnya pengolahan nikel terintegrasi.


Pertambangan Nikel di Halmahera Dinilai Overproduksi dan Melampaui Daya Dukung Lingkungan

17 hari lalu

Pemandangan lokasi tambang nikel milik PT Vale di Sorowako, Provinsi Sulawesi Selatan, 29 Maret 2023. PT Vale telah memproduksi nikel secara komersial di Sorowako sejak 1978. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Pertambangan Nikel di Halmahera Dinilai Overproduksi dan Melampaui Daya Dukung Lingkungan

AEER mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi atas izin tambang nikel di wilayah Daerah Aliran Sungai Ake Kobe, Halmahera


Daftar Barang dan Jasa Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

22 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Daftar Barang dan Jasa Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

Pemerintah akan meneken peraturan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Barang dan jasa ini tidak terdampak.


Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

22 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

Pemerintah telah mengatur kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Berikut daftar lengkap barang terdampak.


Peringati HUT RI ke-79 versi Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Kiara Beri Teguran kepada Pemerintah

29 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Peringati HUT RI ke-79 versi Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Kiara Beri Teguran kepada Pemerintah

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai kondisi nelayan di usia ke-79 Indonesia berada di titik nadir.


Penerimaan Pajak Merosot 5,8 Persen, Sektor Manufaktur dan Pertambangan Tumbuh Negatif

32 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024. Menteri Keuangan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juli 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Penerimaan Pajak Merosot 5,8 Persen, Sektor Manufaktur dan Pertambangan Tumbuh Negatif

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan secara sektoral, penerimaan pajak dari industri pengolahan atau manufaktur serta industri pengolahan masih anjlok hingga Juli


Jokowi Sebut Sektor Pertambangan Paling Merugikan Lingkungan

37 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut Sektor Pertambangan Paling Merugikan Lingkungan

Presiden Jokowi mengatakan bahwa masalah iklim perlu menjadi perhatian bersama.


Jokowi Teken Perpres Nomor 77 Tahun 2024, Atur Percepatan Fasilitas Persemaian pada Pertambangan Minerba

39 hari lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Jokowi Teken Perpres Nomor 77 Tahun 2024, Atur Percepatan Fasilitas Persemaian pada Pertambangan Minerba

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.


Ragam Respons ihwal Dugaan Kahiyang-Bobby Nasution Kelola Tambang

40 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ragam Respons ihwal Dugaan Kahiyang-Bobby Nasution Kelola Tambang

Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu diasosiasikan dengan kode 'Blok Medan' dalam kasus itu.


Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo, Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut

40 hari lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo, Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji PNS tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.