Menteri Susi Berang, Berantas Mafia Pencurian Ikan Malah Diserang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan arlojinya. TEMPO/Subekti

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan arlojinya. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku heran dengan kelakuan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Soalnya, salah satu kapal raksasa yang ditangkap oleh TNI Angkatan Laut pada Agustus lalu, yaitu Silver Sea 2, mengajukan praperadilan.

    "Kami mau menegakkan hukum, malah digugat. Heran saya," ujar Susi saat ditemui di kantornya, Kamis, 17 September 2015.

    Kapal Silver Sea 2 ditangkap pada Kamis dinihari di lokasi 80 mil dari Laut Sabang, Aceh. Setelah ditangkap, kapal tersebut langsung ditarik ke Teluk Sabang untuk dilakukan pemeriksaan oleh TNI AL. Setelah menjalani pemeriksaan oleh saksi-saksi, kapal berbobot 2.285 gross ton ini diduga melanggar aturan yang berlaku.

    "Mereka mengangkut ikan ke luar wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan," kata Susi.

    Selain itu, menurut Susi, kapal tersebut juga melakukan alih muatan tidak sah di tengah laut. "Mereka juga tidak menyalakan vessel monitoring system (VMS) selama berlayar di Indonesia," tuturnya.

    Dalam kasus tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap kapal Silver Sea 2 beserta muatannya. "Juga menetapkan Yotin Kuarabiab (nakhoda) sebagai tersangka," ucap Susi.

    Kapal Silver Sea 2 terdaftar milik Silver Sea Reefer Co Ltd, yang beralamat di Bangkok, Thailand. Kapal tersebut mempunyai panjang 81,73 meter dan sanggup memuat 2.200 ton ikan.

    Tak hanya itu, pada April, Susi juga balik digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh pemilik kapal Hai Fa. Susi diadukan ke pengadilan perdata dan dituntut membayar ganti rugi Rp 1 triliun karena kapal Hai Fa tak melaut dari Desember 2014 hingga April 2015.

    Meski diserang balik oleh para pencuri ikan, Susi mengaku tak gentar. Dia meminta agar semua aparat penegak hukum dan pemerintah bersinergi dalam memberantas para pencuri ikan. "Negara tidak boleh kalah dengan mafia," ujarnya.

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.