Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketemu DPR, Agus Martowardojo Bahas Kondisi Perekonomian  

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Agus D.W. Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Agus D.W. Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo membahas kondisi perekonomian Indonesia dan global bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pertemuan tersebut, Agus menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia dipengaruhi faktor eksternal.

Agus mencontohkannya dengan perekonomian Amerika Serikat yang semakin membaik dan berencana menaikan suku bunga acuan. Juga adanya penurunan ekonomi Cina, jatuhnya harga komoditas dalam tiga tahun terakhir, serta harga minyak mentah dunia yang anjlok setelah selesainya masalah Iran.

"Dibarengi lagi dengan devaluasi yuan, "kata Agus di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2015.

Sentimen-sentimen itu, menurut Agus, mempengaruhi penurunan pemasukan Indonesia. Ditambah lagi jatuhnya pasar modal. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dengan begitu, Agus meneruskan, banyak dana asing yang keluar. "Itu yang berdampak ke Indonesia," ujar mantan Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Negara tetangga juga mengalami tekanan."

Dengan begitu, Agus meneruskan, turunnya pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal terakhir dapat diterima. Pada kuartal pertama, pertumbuhan perekonomian hanya 4,7 persen, sementara di kuartal kedua sekitar 4,67 persen. Padahal, pemerintah memproyeksikan di kisaran 5-5.1 persen.

"Karena ekonomi dunia yang menurun," ujar Agus. "Jadi ada kekhawatiran perekonomian Indonesia akan melemah."

Pelemahan pertumbuhan Indonesia, menurut Agus, juga dikarenakan terbentuknya pemerintahan baru, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 baru disetujui Februari lalu. Juga ada penyesuaian nomenklatur dan pengisian jabatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Juga perlu proses pengadaan secara lelang dan sebagainya," kata Agus.

Agus berharap perekonomian Indonesia semakin membaik di semester kedua. Dengan cara penyerapan anggaran anggaran di pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah melakukan pertemuan dengan para gubernur dan bupati terkait masalah kepastian hukum penggunaan anggaran.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, mengatakan faktor-faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Indonesia. Yang perlu difokuskan, menurut Fadli, pada sisi domestik. Karena itu, dibutuhkan koordinasi antara DPR dan pemerintah.

"Kita harus menghadapi ini semua dengan konservatif," ujarnya. "Termasuk memperluas potensi dalam negeri."

Menurut Fadli, potensi tersebut baru terwujud apabila anggaran diserap dengan cepat. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, diperlukan koordinasi. Dengan begitu, sektor industri dapat tetap berkembang.

SINGGIH SOARES

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

1 hari lalu

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers mengenai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) triwulan I 2024, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, dan Indeks Ketimpangan Gender 2023 di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Aisha Shaidra
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan


Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan'
Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.


Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

4 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.


Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

4 hari lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. IHSG ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global saat Indonesia sedang libur Panjang dalam rangka Hari Raya Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah, hingga inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali memanas. TEMPO/Tony Hartawan
Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.


Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

6 hari lalu

Seorang pengrajin membuat tenun dalam rangkaian acara Festival Rimpu Mantika di Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 27 April 2024 (TEMPO/Akhyar M. Nur)
Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.


Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

7 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.


BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

7 hari lalu

BRI dan Alipay. foto/bri.co.id dan global.alipay.com
BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.


Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

8 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur tambahan di kantor pusat BI, Jakarta, 30 Mei 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-days repo rate 25 basis poin menjadi 4,75 persen untuk mengantisipasi risiko eksternal terutama kenaikan suku bunga acuan kedua The Fed pada 13 Juni mendatang. TEMPO/Tony Hartawan
Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.


Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

8 hari lalu

Ilustrasi Kredit Perbankan. shutterstock.com
Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.


BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

9 hari lalu

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani
BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).