Rupiah Loyo, Jokowi: Bank Sentral dan Menteri Berusaha Keras

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mendengarkan penjelasan dari Dirut BEI Tito Sulistio (kiri) yang didampingi Ketua OJK Muliaman Hadad (tiga kiri) saat meninjau Galeri Sejarah Pasar Modal Indonesia usai menghadiri peringatan '38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia' di Gedung Bursa Efek Jakarta, 10 Agustus 2015. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo mendengarkan penjelasan dari Dirut BEI Tito Sulistio (kiri) yang didampingi Ketua OJK Muliaman Hadad (tiga kiri) saat meninjau Galeri Sejarah Pasar Modal Indonesia usai menghadiri peringatan '38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia' di Gedung Bursa Efek Jakarta, 10 Agustus 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Surabaya – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya keras mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang kini mencapai lebih dari Rp 14 ribu per dolar Amerika Serikat.

    Menurut Presiden Jokowi, Bank Indonesia selaku bank sentral telah mengeluarkan sejumlah jurus untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

    “BI sudah mengeluarkan instrumen-instrumen yang menjaga agar rupiah kembali menguat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan juga sudah berusaha dengan melakukan deregulasi, memotong izin-izin agar lebih sederhana,” kata Jokowi usai membuka Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 25 Agustus 2015.

    Dengan kata lain, menurut Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi yang menguatkan rupiah. Ia meminta masyarakat memahami bahwa pelemahan rupiah bukan hanya disebabkan kegagalan upaya-upaya pemerintah.

    “Kita harus juga menyadari ini bukan hanya masalah internal, tapi juga ada faktor eksternal yang saling terkait dan mempengaruhi. Mulai krisis Yunani, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, depresiasi mata uang yuan di Cina, juga negara lain yang juga mengalami sedikit guncangan,” ujarnya.

    Jokowi menuturkan pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi terkait penyerapan anggaran. Ia menyebutkan jumlah anggaran pendapatan belanja daerah serta anggaran pendapatan belanja negara yang masih perlu segera direalisasikan penyerapannya. “APBD kita masih ada Rp 273 triliun, di APBN kira-kira Rp 460 triliunan lebih untuk segera kita lakukan realisasi serapannya agar bisa menggerakkan perekonomian. Di BUMN kita cek masih ada Rp 130 triliun yang harus segera dibelanjakan dan didorong. Swasta juga, agar berani,” ujarnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tidak terpicu arus psikologi yang mengikuti irama perlambatan perekonomian. “Jangan seperti itu, kita harus berani melompat membuat terobosan serapan anggaran agar bisa cepat,” kata dia.

    Jokowi mengatakan cara lain untuk mengatasi pelemahan rupiah dengan melakukan deregulasi. “Saya berpesan agar ada deregulasi besar-besaran. Apa yang bisa kita sederhanakan, ya disederhanakan. Apa yang menghambat segera dipotong. Saya kira cara-cara seperti itu bisa memotivasi kita semuanya,” kata dia.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.