Sofyan Djalil: Kebijakan Berbasis Riset Masih Kurang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Sofyan Djalil. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan majunya suatu negara tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut dia, Indonesia sudah cukup baik dalam hal mengadopsi tata cara suatu kebijakan. Di level ekonomi makro, misalnya, Indonesia mendapat banyak pujian dari negara lain.

    Namun Sofyan melihat masih banyak kebijakan pemerintah yang harus diperbaiki. "Saya banyak menemukan kebijakan di kantor lama yang tidak berdasarkan riset," kata Sofyan di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2015.

    Ia mengambil contoh langkanya daging sapi dan ayam. Menurut Sofyan, persoalan kelangkaan daging hanya puncak gunung es. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun tidak segan untuk mengevaluasi ulang kebijakan yang sudah dikeluarkan.

    Tidak hanya soal daging, sektor komoditas Indonesia sekarang harus mulai membuat kebijakan tentang industri manufaktur. Dulu ketika harga komoditas sedang bagus, Indonesia bisa meraup keuntungan. Kini saat sejumlah harga komoditas turun, pemerintah tidak memperhatikan kebijakan di industri. "Jatuhnya harga komoditas dorong pemerintah pemerintah buat kebijakan di manufaktur," ucap Sofyan.

    Ke depan, ujarnya, agar kebijakan pemerintah tidak meleset, mesti ada riset dan data yang bagus. Ia berharap dalam konferensi internasional bertajuk Best Development Practices and Policies yang diadakan di Bappenas dua hari ini bisa meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

    Kepala Program Kerja Sama Australia-Indonesia James Gilling menilai dulu banyak orang menganggap solusi untuk persoalan di dalam negeri ada pada negara lain. Namun ia mengatakan sudah saatnya pemerintah Indonesia mencari solusi di dalam negeri. "Kita harus melihat ke dalam," ucap Gilling.

    Direktur Industri, Sains, dan Teknologi Bappenas Mesdin Kornelis Simarmata menuturkan konferensi Best Development Practices and Policies bertujuan mempertemukan para periset dalam negeri dengan pengambil kebijakan. Nantinya hasil riset dari sejumlah universitas akan coba diterapkan dan berpeluang menjadi sebuah kebijakan.

    "Hasil konferensi ini bisa untuk masukan bagi lembaga/kementerian terkait," kata Mesdin. Ada lima riset utama yang nantinya akan menjadi pertimbangan Bappenas. Riset tersebut mewakili sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, industri, dan pariwisata.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.