Menkeu: Ekonomi Indonesia Tak Drop Seperti Negara Lain

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kedua kanan) dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) dan Gubernur BI Agus Martowardojo (kedua kiri) saat rapat kordinasi terkait kenaikan bbm di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis 20 November 2014. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja diumumkan. Salah satunya yakni dengan menyesuaikan tarif angkutan umum agar para supir tidak sembarangan menetapkan tarif sendiri pada masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan

    Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kedua kanan) dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) dan Gubernur BI Agus Martowardojo (kedua kiri) saat rapat kordinasi terkait kenaikan bbm di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis 20 November 2014. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja diumumkan. Salah satunya yakni dengan menyesuaikan tarif angkutan umum agar para supir tidak sembarangan menetapkan tarif sendiri pada masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak menampik jika dikatakan performa pertumbuhan ekonomi pada semester I 2015 tak baik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hanya sebesar 4,67 persen, sedangkan pada kuartal pertama hanya tumbuh 4,7 persen.

    Namun, Bambang mengatakan, perlambatan Indonesia masih lebih baik ketimbang negara-negara lain. "Banyak negara yang pertumbuhan di kuartal II menurun," katanya di kantornya, Rabu, 5 Agustus 2015.

    Bambang merujuk pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang anjlok dari 2,9 persen ke 2,3 persen. Begitu juga Korea Selatan, Inggris, dan Singapura, yang mengalami koreksi masing-masing 2,5-2,2 persen, 2,9-2,64 persen, dan 2,8-1,7 persen. "Paling tidak, pertumbuhan kita tidak nge-drop seperti negara-negara tersebut."

    Bambang menambahkan, dirinya sudah mendapat dorongan dari Presiden ihwal isu perlambatan ini. Presiden memintanya memberikan kepastian agar anggaran negara bisa dipercepat.

    Bambang mengatakan terdapat berbagai masalah klasik, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, serta perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga negara. "Anggaran negara baru bisa digunakan pada bulan Mei," katanya.

    Akibatnya, belanja negara dari kementerian dan lembaga baru terealisasi sebesar Rp 261 triliun (32,8 persen) dan lebih dari setengah duit tersebut digunakan hanya untuk belanja wajib, seperti gaji pegawai. Namun Bambang yakin belanja kementerian/lembaga akan meningkat hingga akhir tahun.

    "Kami akan coba sebisa mungkin mengejar target pertumbuhan 5-5,2 persen," katanya. Selain belanja negara, bekas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mendorong BUMN untuk aktif membiayai proyek. Hal itu bertujuan agar menjadi motivasi kalangan swasta yang enggan menggelontorkan duitnya karena perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di dalam dan luar negeri.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.