NTB Kering, Bappenas Tetap Jadikan Lumbung Padi Nasional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tanaman padi. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    Ilustrasi tanaman padi. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan kekeringan parah yang melanda Nusa Tenggara tak akan mengubah rencana pemerintah atas daerah tersebut. Pemerintah akan tetap memproyeksikan Nusa Tenggara sebagai lumbung padi nasional.

    "El Nino ini memang mengganggu, tapi kami sudah mengantisipasinya," ujar Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di kantornya, Senin, 27 Juli 2015. Pemerintah, menurut dia, sudah memperhitungkan segala aspek dan kemungkinan sebelum memilih Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai lumbung padi nasional.

    Andrinof menjelaskan, langkah antisipasi jangka pendek dan menengah sudah dikerjakan pemerintah. Langkah jangka pendek dilakukan dengan manipulasi pengairan. Sedangkan untuk jangka menengah, pemerintah telah mempersiapkan berbagai proyek infrastruktur penunjang.

    "Akan dibuat banyak waduk dan sungai buatan," ucap Andrinof. Dia pun mengklaim stok pangan nasional tak terpengaruh akibat bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Tanah Air.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan NTB menjadi daerah yang paling darurat kekeringan dan paling panas tersengat matahari. 

    “Di daerah itu sudah tak ada lagi hujan,” ujar Kepala Subbidang Informasi Meteorologi BMKG Hary Tirto ketika dihubungi Tempo, Minggu, 26 Juli 2015.

    Sementara itu, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan hampir seluruh Indonesia mengalami kekeringan. Sebanyak 379 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 80 desa di Pemakasan, dan 38 desa di Wonogiri mengalami kekeringan. Bahkan Bogor, yang dijuluki Kota Hujan, mengalami kekeringan di separuh wilayahnya.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.