10 Ribu Koperasi di Jabar Jadi Koperasi 'Hantu'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga minta foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang sedang melakukan kunjungan untuk memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Kebon Kalapa, Bandung, Jawa Barat, 13 Juli 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Warga minta foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang sedang melakukan kunjungan untuk memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Kebon Kalapa, Bandung, Jawa Barat, 13 Juli 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 10 ribu dari 25 ribu koperasi yang ada di Jawa Barat terdeteksi menjadi koperasi 'hantu' alias sudah tidak aktif.

    Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Barat Mustapha Djamaluddin mengatakan ribuan koperasi itu rencananya ditertibkan oleh pihaknya dalam waktu dekat. "Dari total 25 ribu, yang aktif 15 ribu. Makanya kita ingin adakan penertiban," katanya, Senin, 27 Juli 2015.

    Pendataan kembali akan dilakukan secara bertahap karena pihaknya menduga tidak aktifnya koperasi disebabkan kesadaran anggota dan pembentukannya tidak berdasarkan kebutuhan.

    Meski tidak aktif pihaknya tidak bisa serta-merta memcoret keberadaan 10 ribu koperasi itu karena yang berhak melakukan hal itu adalah anggota dan dinas terkait.

    "Dicoret itu ada ketentuannya, tidak bisa dilakukan oleh Dekopin karena dia berdiri atas undang-undang, yang berhak (mencoret) anggota karena koperasi itu sudah tidak berfungsi lagi," katanya.

    Kondisi ini, menurutnya, mendorong rata-rata pertumbuhan koperasi yang ada di Jawa Barat terhitung sangat lambat yakni masih 0,5 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), dari koperasi di Jawa Barat baru 0,8 persen. "Kita ingin tingkatkan minimal satu persen per tahun, nilainya masih di bawah Rp 1 triliun," katanya.

    Dari pembicaraan pihaknya dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sudah dibicarakan sejumlah program yang diharapkan akan menjadi pemahaman Provinsi Jawa Barat menjadi pembina koperasi pertama di Indonesia.

    Antara lain pengoptimalan pemahaman gerakan koperasi di kalangan anak muda, kedua membangun wirausaha baru di bidang koperasi yang ada di desa. "Juga mengoptimalkan koperasi yang ada agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di masing-masing wilayah," katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jawa Barat Anton Gustoni membantah jika 10 ribu koperasi di Jawa Barat bakal tinggal papan nama.

    Namun demikian, dia mengakui jika RAT menjadi syarat utama sebuah koperasi dinyatakan aktif. "Terkadang ada koperasi yang lupa melapor sudah melakukan RAT sehingga mereka dianggap tidak aktif," katanya.

    Untuk menjaga pertumbuhan koperasi, pihaknya akan berupaya menghidupkan kembali koperasi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

    Dengan cara ini, Anton optimistis koperasi di Jawa Barat akan terus berkembang.

    Menurutnya, koperasi di Jawa Barat punya peluang untuk terus bergerak karena pemerintah baru yang dipimpin Presiden Jokowi memberlakukan penyaluran pupuk subsidi melalui koperasi unit desa (KUD).

    "Dari 6 KUD yang kami usulkan, 4 KUD di antaranya akan menjadi penyalur pupuk bersubsidi," ucapnya.

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menilai koperasi sangat berbeda dengan perusahaan karena tidak mengedepankan modal, tapi mengedepankan anggota. Kumpulan anggota ini mampu menghasilkan modal dan bisa mendirikan puluhan perusahaan.

    Pihaknya ingin koperasi didirikan oleh pengelolaan koperasi yang matang soal manajerial. Penting juga soal adanya transfer knowledge soal koperasi kepada masyarakat.

    "Kita ingin dorong guru ekonomi mengenalkan kepada anak didik dengan memperkuat pengajaran soal koperasi. Nanti akan ada proyek percontohan koperasi di sekolah," ucapnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).