Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dumping Ammonium Nitrat Matikan Industri Domestik

image-gnews
Presiden Direktur PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) Antung Pandoyo (kiri) , Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (2 kiri) , dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak (3 kiri) , saat peresmian pabrik amonium nitrat terbesar di Indonesia, di kawasan Kaltim Industrial Estate, Tursina, Bontang, Jum`at (15/6) pagi. ANTARA FOTO/HO
Presiden Direktur PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) Antung Pandoyo (kiri) , Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (2 kiri) , dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak (3 kiri) , saat peresmian pabrik amonium nitrat terbesar di Indonesia, di kawasan Kaltim Industrial Estate, Tursina, Bontang, Jum`at (15/6) pagi. ANTARA FOTO/HO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan dumping produk Ammonium Nitrate (AN) yang dilakukan sejumlah negara berpotensi mematikan industri dalam negeri yang masih berusia seumur jagung.

Menurut Presiden Direktur PT Kaltim Nitrat Indonesia Antung Pandoyo, dengan kondisi saat ini, sebenarnya Indonesia sudah tidak membutuhkan impor AN lagi. Namun, di sisi lain masih banyak produk sejenis  yang diimpor dengan bea masuk 0%.

Ditambah lagi ada indikasi bahwa barang-barang impor tersebut telah dijual dengan harga yang tidak wajar, atau harga dumping. Sejumlah negara yang diduga dumping tersebut a.l. Australia, Malaysia, Korea Selatan, dan China.

Antung mengatakan, saat ini produsen AN dalam negeri sudah mampu memenuhi permintaan produk bahan baku bahan peledak tersebut sebesar 450.000 ton pada 2015, dengan produksi sekitar 500.000 ton/ tahun.

“Investasi yang dilakukan oleh para pemain dalam negeri sudah sangat besar. Kami berharap bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembalikan pasar ke dalam posisi yang imbang bagi kita,” kata Antung saat ditemui Bisnis, Jumat (5 Juni 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor AN pada 2012 mencapai 371.865 ton, kemudian turun sebesar 276.769 ton pada 2013, dan kembali turun menjadi 161.167 ton.

Namun jika dilihat secara kumulasi, volume impor dari empat negara yang diduga dumping tersebut yaitu sebesar 232.324 ton pada 2012, naik menjadi 251.930 ton pada 2013, dan kemudian turun menjadi  158.068. Kendati mengalami penurunan pada 2014, volume impor produk tersebut mencapai 98% dari total impor AN pada 2014.

Sementara itu, harga AN produk impor yang sangat rendah memaksa para produsen AN dalam negeri mengikuti harga tersebut untuk bisa bersaing di pasar. Keadaan tersebut, lanjut Antung, akan membuat perusahaan dalam negeri tidak akan bisa bertahan.

“Para produsen lokal mau tidak mau harus menjual dengan harga yang segitu, kalau nggak, ya nggak laku. Tapi yang mau saya sampaikan, dengan harga segitu kami berdarah-darah.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika jumlah importasi pada 2014 yang mencapai lebih dari 30% dari kebutuhan dalam negeri  terus berlanjut, menurutnya para produsen harus menurunkan volume produksi hingga di bawah 70% dari kapasitas normal. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, bisa dipastikan para produsen dalam negeri akan merugi.

Sejauh ini, PT Kaltim Nitrate Indonesia sudah melakukan pelaporan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait dugaan dumping yang dilakukan oleh sejumlah negara tersebut. Adapun langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari pihak produsen adalah pengajuan standardisasi AN.

“Pengajuan SNI akan menjadi langkah selanjutnya, ini menunggu kesepakatan dari industri yang lain, tetapi kita akan melangkah ke sana. Saya rasa itu hal yang baik.”

Di lain pihak, Ketua KADI Ernawati mengatakan sudah menerima laporan dari PT Kaltim Nitrate Indonesia dan saat ini pihaknya sedang menyelidiki barang impor AN dari Australia, Malaysia, Korea Selatan, dan China.

 “Keempat negara tersebut dalam penyelidikian KADI untuk tindakan dumping terhadap Ammonium Nitrate,” katanya.

Importir besar dari negara yang diduga dumping tahun 2012 berasal dari RRT yaitu sebesar 126.165 ton, sedangkan pada periode tahun 2013 berasal dari Malaysia 125.832 ton dan tahun 2014 juga berasal dari Malaysia sebesar 65.530 ton.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

26 Desember 2023

Korban kecelakaan kerja akibat tungku smelter meledak di PT ITSS di kawasan industri PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ahad, 24 Desember 2023. ANTARA/HO
Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

Setidaknya dalam setahun terakhir, terjadi tiga kali kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Teranyar, di


Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

4 Desember 2023

Logo WTO. Ekonomski.net
Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke WTO. Apa alasannya?


Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

22 Oktober 2023

Warga melintas di depan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Kamis, 7 Mei 2020.  Volume sampah Kota Tangerang meningkat dari 1200 ton menjadi 1500 ton per hari saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA/Fauzan
Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

Pemerintah Kota Tangerang berencana meninggalkan sistem open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan kebakaran seperti TPA Rawa Kucing.


Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

15 Maret 2023

Ilustrasi Ubin Keramik. shutterstock.com
Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

13 September 2022

Krakatau Posco
2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

29 Juli 2022

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

Direktur Krakatau Steel dan Ketua Cluster Flat Product IISIA Melati Sarnita angkat bicara soal kergian negara akibat praktik impor baja ilegal.


Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

19 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa 21 September 2021. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto/Handout
Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

Asosiasi Besi dan Baja Nasional (IISIA) menyoroti kenaikan impor baja (HS Code 72) Januari-Juni 2021 yang mencapai 3,4 juta ton.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi kedua sebagai menteri dengan kekayaan terbanyak. Erick terakhir melaporkan kekayaan ke LHKPN KPK pada 15 Januari 2020, dengan total sekitar Rp 2.3 Triliun yang didominasi oleh surat berharga sejumlah Rp 1.6 Triliun. Ia juga memiliki utang sebesar Rp 60 miliar. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

Menteri BUMN Erick Thohir bahwa hilirisasi ekonomi digital harus mendapat perhatian khusus untuk mengantisipasi pengembangan produk dalam negeri


Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Menteri Perdagangan M Lutfi  (kanan) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) meninjau kontainer yang berisi komoditas pertanian saat pelepasan ekspor bersama produk pertanian di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 12 Maret 2021. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

Erick Thohir mengatakan hilirisasi ekonomi digital merupakan satu dari 18 proyek strategis nasional yang akan dikerjakan kementeriannya pada 2022.


Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

23 Maret 2021

Pengusaha Baja Desak Pemberlakuan Larangan Impor
Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

Kementerian Perindustrian meminta bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk impor produk baja cold roller coil (CRC) dikaji ulang.