Pengembangan Beras Analog Terganjal Isu Beras Plastik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beras analog BPPT. setkab.go.id

    Beras analog BPPT. setkab.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa merebaknya isu beras sintetis saat ini merupakan upaya untuk menghambat pengembangan beras analog.

    "Saat ini sejumlah lembaga riset dan perguruan tinggi sedang mengembangkan beras analog, sebagai upaya meningkatkan keanekaragaman pangan di Indonesia," kata Enny ketika ditemui di Jakarta, Minggu 31 Mei 2015.

    Beras analog, ujarnya, merupakan bahan pangan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mirip dengan padi namun dibuat dari berbagai jenis umbi-umbian, sehingga layak dan aman untuk dikonsumsi.

    Riset tersebut sudah cukup berhasil dan apabila dapat dikembangkan dengan skala besar maka bisa menyokong suplai kebutuhan pangan nasional, ujarnya.

    Oleh sebab itu, ia pun menyangsikan bahwa motif isu tersebut berlandaskan motif ekonomi, mengingat biaya produksi plastik jauh lebih mahal daripada mengolah beras.

    "Kalau motifnya ekonomi, gampangnya kita beli barang murah tapi kita jual mahal. Tapi di kasus ini tidak, jadi ini lebih mungkin jika ada tujuan lain," tukas Enny.

    Terkait dengan riset tersebut, ia menilai saat ini ada sejumlah pihak yang berupaya menghalangi pengembangan jenis bahan pangan tersebut dengan tujuan menimbulkan penolakan di tengah masyarakat.

    "Kalau sudah masuk pasar, bisa mengurangi ketergantungan beras. Tapi ini juga jadi ancaman bagi pihak yang tidak setuju. Dengan adanya isu beras plastik, masyarakat justru risau. Mereka tidak bisa membedakan beras sintetis dan analog," tukasnya.

    Apabila isu beras sintetis tersebut telah berhasil diterima masyarakat, tuturnya, maka para peneliti atau pihak yang mendukung program tersebut akan sangat sulit melakukan sosialisasi.

    "Karena kan masyarakat tahunya ini bukan beras asli (padi), jadi mereka tidak tahu apakah ini aman untuk dimakan atau tidak. Jika sudah begitu, perguruan tinggi pun akan susah untuk menyampaikan ke masyarakat," ujar Enny.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.