Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Vs Menteri Susi, Ahok: Tunggu Jokowi Beresin

image-gnews
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. TEMPO/Subekti.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan keputusan mengenai reklamasi pulau di pantai utara Jakarta kepada Presiden Jokowi. “Kalau gubernur berlawanan dengan menteri, nunggu Presiden beresinlah," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 10 Februari 2014.

Ahok heran dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempermasalahkan reklamasi pulau di pantai utara Jakarta sekarang. Padahal ia mengaku sudah mengkonsultasikannya dengan mereka dulu. "Kita sudah pernah koordinasi dengan mereka," ujarnya.

Menurut dia, koordinasi dilakukan ketika pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Hasil pertemuan disepakati bahwa reklamasi pulau yang telah mendapat izin dari pemerintah DKI, dengan memakai aturan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, tetap dikerjakan.

"Waktu itu yang pulau berikutnya yang harus seperti itu (pakai aturan baru)," kata Ahok. Sebab, menurut dia, tidak mungkin membatalkan izin yang lama. "Anda tidak mungkin membatalkan orang nyambung izin, kan. Kecuali Anda keluarkan izin baru, Anda enggak bisa."

Selain itu, izin reklamasi yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI bukan pada zaman Ahok. Izin itu dikeluarkan saat Gubernur Fauzi Bowo atau Foke menjabat. "Itu zaman Foke dan pakai keppres," ucapnya. Sebab, peraturan daerah soal reklamasi belum keluar saat itu, hingga sekarang pun belum ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahok lebih heran kenapa pusat mempersoalkan reklamasi sekarang. Sedangkan dulu saat Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mereklamasi tak dipersoalkan. "Pelindo II reklamasi kamu enggak ribut. Itu asing, loh, yang menguasai. Mereka reklamasi seenaknya tanpa izin dan IMB dari kami," kata Ahok. Begitu juga dengan Kawasan Berikat Nusantara dan Bekasi Center yang telah direklamasi tapi tak dipersoalkan.

Menurut dia, jika ingin membatalkan proyek reklamasi sekarang, termasuk pulau yang sedang digarap oleh Agung Podomoro Group, harus membatalkan keppres. Ia mengaku senang jika dibatalkan. "Saya mau lelang saja itu 17 pulau," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai proyek reklamasi yang dilakukan oleh Agung Podomoro di utara Jakarta melanggar aturan.  Gubernur DKI dianggap melegalkan proyek reklamasi itu. "Izinnya diterbitkan Ahok pada 2014," kata Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Sudirman Saad.

ERWAN HERMAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

6 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

KPK kembali menggeledah Balai Kota Semarang pada Kamis, 18 Juli 2024. Hari ini giliran sejumlah ruang dinas.


Menyusul Dedi Mulyadi, Ini 7 Nama yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

19 hari lalu

Susi Pudjiastuti. Foto: Tiket.com
Menyusul Dedi Mulyadi, Ini 7 Nama yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

Pilkada Jawa Barat makin dekat, siapa saja yang digadang-gadang akan maju?


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.


Sosok Susi Pudjiastuti yang Dilirik PDIP di Pilkada Jawa Barat: Karir, Bisnis, dan Hobi Paddle Board

29 hari lalu

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama peserta pawai bebas plastik di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023. Berbagai organisasi dan komunitas melakukan Pawai Bebas Plastik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penanganan yang lebih baik terhadap sampah khususnya plastik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sosok Susi Pudjiastuti yang Dilirik PDIP di Pilkada Jawa Barat: Karir, Bisnis, dan Hobi Paddle Board

Nama Susi Pudjiastuti kembali menjadi sorotan sebagai bakal calon kepala daerah Jawa Barat. Menteri perempuan dengan slogan "tenggelamkan'.


Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024, Ini Sebagian Prestasi Susi Pudjiastuti Saat Jadi Menteri

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024, Ini Sebagian Prestasi Susi Pudjiastuti Saat Jadi Menteri

Berpotensi masuk bursa Pilkada Jawa Barat pada 2024, prestasi Susi Pudjiastuti selama menjabat bisa jadi modal untuk memikat hati masyarakat.


Fakta Menarik Sosok Susi Pudjiastuti yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

30 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar operasi pengawasan untuk memberantas illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. Menteri Susi didampingi Komandan KRI Usman Harun Letkol Laut Himawan. KKP
Fakta Menarik Sosok Susi Pudjiastuti yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

Susi Pudjiastuti dikenal sebagai pengusaha dan mantan menteri yang nyentrik. Namanya masuk bursa Pilkada Jawa Barat 2024


Ada Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Berikut Sederet Kandidat yang Muncul di Pilgub Jawa Barat 2024

30 hari lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ada Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Berikut Sederet Kandidat yang Muncul di Pilgub Jawa Barat 2024

Berikut sejumlah nama yang telah muncul dan dikabarkan tertarik untuk bertarung dalam Pilgub Jawa Barat 2024.


Susi Pudjiastuti Masuk Radar Pilgub Jabar, PDIP: Pertarungan Semakin Menarik

31 hari lalu

(dari kiri) Susi Pudjiastuti bersama Megawati Soekarnoputri. Foto: Instagram/@susipudjiastuti115
Susi Pudjiastuti Masuk Radar Pilgub Jabar, PDIP: Pertarungan Semakin Menarik

PDIP merespons positif kemungkinan pencalonan Susi Pudjiastuti dalam Pilgub Jawa Barat.


Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

32 hari lalu

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama peserta pawai bebas plastik di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023. Berbagai organisasi dan komunitas melakukan Pawai Bebas Plastik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penanganan yang lebih baik terhadap sampah khususnya plastik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti memulai kariernya tanpa latar belakang pendidikan tinggi, namun dengan semangat wirausaha yang kuat.


4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

32 hari lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan, partainya membuka peluang untuk mengusung Susi Pudjiastuti maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024.