Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri usai memberi keterangan pers dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 November 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri usai memberi keterangan pers dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 November 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak yang dipimpin oleh Faisal Basri  merekomendasikan untuk menghentikan impor bahan bakar minyak berjenis Premium atau Research Octane Number (RON) 88. Alasannya, pengadaan Premium dinilai tak transparan sehingga masyarakat tak bisa membandingkan harga BBM tertentu di dalam negeri di pasar internasional. (Baca: Lima Bulan Lagi, Impor Premium Distop)

    "Rekomendasi sudah kami sampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Jumat kemarin," kata Ketua Tim Reformasi Faisal Basri dalam konferensi pers di gedung Kementerian Energi, Ahad, 21 Desember 2014. (Baca: Tim Anti-Mafia Migas: Stop Impor Premium!)

    Menurut Faisal, rekomendasi ini perlu disampaikan karena kerap terjadi kontroversi di masyarakat baik dari besaran subsidi maupun proses pengadaannya. Ia mengatakan, setiap orang memiliki berbagai versi mengenai berapa sebenarnya harga BBM subsidi. "Barangkali kami bisa membuat formulasi subsidi BBM yang lebih transparan," ujarnya.

    Faisal menuturkan, selama ini untuk mendapatkan RON 88 negara perlu mengeluarkan anggaran yang lebih besar. Sebab, produk tersebut sudah tak beredar lagi di pasaran. Alhasil, untuk memperoleh RON 88, diperlukan proses pencampuran (blending) nafta dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92.

    Penghentian impor RON 88 ini, menurut Faisal, menjadi solusi untuk mencegah munculnya potensi kartel. Selama ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang membeli RON 88, sayangnya tak memiliki kuasa sedikit pun untuk proses pembentukan harga di pasar. "Otomatis potensi kartel berkurang kalau langsung membeli RON 92 dengan harga yang standar di MOPS," ujarnya.

    Faisal mengatakan penghentian importasi RON 88 ini juga mendukung peningkatan kualitas kilang-kilang milik Pertamina. Selama ini, kilang yang bisa menghasilkan RON 92 hanyalah Kilang Balongan. Pertamina, menurut Faisal siap melakukan pembaruan kilang untuk memproduksi RON 92. "Menurut Pertamina, dalam hitungan bulan kilang mereka bisa menghasilkan RON 92," ujarnya.

    AYU PRIMA SANDI

    Berita Terpopuler
    Ical, Lumpur Lapindo, dan Pemberi Harapan Palsu
    3 Dalih Pemerintah Jokowi Talangi Utang Lapindo
    Alasan TNI AL Tak Penuhi Permintaan Menteri Susi
    Ahmad Dhani Kembali Omeli Garuda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.