Kenaikan Biaya Transaksi ATM Ikut Dorong Inflasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejabat baru Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin berbincang santai dengan pejabat lama Kepala BPS, Rusman Heriawan usai acara Pelantikan Kepala BPS di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2). TEMPO/Subekti

    Pejabat baru Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin berbincang santai dengan pejabat lama Kepala BPS, Rusman Heriawan usai acara Pelantikan Kepala BPS di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik mencatat ada sejumlah faktor penyebab tingginya inflasi pada November 2014 yang mencapai 1,5 persen. Menariknya, selain kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, faktor pencetus inflasi lainnya adalah kenaikan biaya administrasi transfer uang dan transaksi melalui anjungan tunai mandiri (ATM). (Lihat: Inflasi November 2014 Sebesar 1,5 Persen)

    "Biaya administrasi transfer uang ATM mempunyai andil inflasi 0,04 persen dan perubahan harga 30 persen," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin saat jumpa pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember 2014. (Baca pula: Terimbas BBM, Inflasi Januari Masih Akan Tinggi)

    Menurut dia, penyebab inflasi tersebut yakni kenaikan biaya transaksi tunai antarbank menjadi Rp 7.500, cek saldo antarbank Rp 5.000, dan administrasi kartu ATM yang berlaku mulai 1 November 2014. "Itu karena kebijakan perbankan untuk menutup tingginya operasional," katanya.

    Sedangkan untuk kenaikan biaya administrasi ATM, tutur Suryamin, menyumbangkan andil inflasi sebesar 0,03 persen dan perubahan harga 27,7 persen. "Penyebabnya sama, karena adanya kebijakan perbankan."

    TRI SUSANTO SETIAWAN


    Terpopuler

    Media Malaysia Berbalik Puji Jokowi  

    Jokowi Tampak Mulai Kedodoran Soal Hukum 

    Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical

    Fahrurrozi, Gubernur Jakarta Tandingan Versi FPI 

    Kecewa, Munas Golkar Melahirkan Lima Partai Baru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.