Menteri Susi: I Don't Think I'm Gila  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai menteri yang dikenal bicara blakblakan dan bergerak cepat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerap disebut gila. Salah satu gebrakannya yang dinilai gila dilakukan dua hari setelah menjabat sebagai menteri. Ia mengumumkan moratorium pemberian izin untuk kapal penangkap ikan.

    "I don't know what people think. I don't think I'm gila," ujar Susi dalam sebuah wawancara khusus dengan majalah Tempo, Rabu, 12 November 2014. (Baca: Menteri Susi Akui Dipilih Jokowi Karena Gila)

    Susi merasa dirinya masih normal. Bahkan Susi beranggapan bahwa dirinya lebih normal dibanding kebanyakan orang. "Saya pikir, the world is crazy," ujar Susi.

    Susi berkata, ia sudah memperingatkan Presiden Jokowi akan gayanya yang bagi kebanyakan orang dianggap gila. Namun Jokowi tetap mendukung dan memilih dia apa adanya.

    "Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila. Saya bilang ke dia, 'Ya, Bapak dapat orang gila'," ujar Susi menirukan Jokowi. (Baca: Menteri Susi: Subsidi BBM Sumber Maksiat)

    Saat ditanya, apakah kegilaan Susi itulah yang membuat Dirjen Perikanan Tangkap sakit dan minta izin libur dua pekan. Susi menjawab, "No comment."

    ISTMAN M.P. | TIM TEMPO

    Berita terpopuler:
    Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas
    SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi  
    NU Halalkan Aborsi Janin Hasil Perkosaan
    Gubernur Ganjar Khawatir Banyak Kades Dipenjara
    Menteri Susi Akui Dipilih Jokowi Karena Gila


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.