BPH Migas Dukung Menteri Susi Batasi BBM Nelayan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andi Sommeng mendukung rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membatasi subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan.(Baca: Menteri Susi Disemprot Nelayan)

    "Rencana Menteri Susi ini sejalan dengan program kerja BPH Migas untuk memangkas alokasi subsidi BBM yang dirasa tak tepat sasaran," katanya saat ditemui seusai pertemuannya dengan Susi di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 November 2014.

    Menurut dia, jumlah subsidi BBM sebesar 1,8 juta kiloliter untuk nelayan tak banyak dirasakan oleh para nelayan yang beroperasi dengan kapal berukuran di bawah 30 gross tonage (GT). Saat ini sebanyak 60-70 persen kuota subsidi BBM dinikmati oleh kapal berukuran di atas 30 GT. "Makanya banyak nelayan kecil mengeluh tak dapat solar," katanya. (Baca: Menteri Susi Pertanyakan Jatah Solar Nelayan)

    Karena itu, Andi menyokong langkah Menteri Susi menerbitkan peraturan bahwa subsidi BBM hanya diberikan untuk kapal di bawah 30 GT. Sedangkan peraturan tentang subsidi bagi nelayan kapal di atas 30 GT akan kembali dikaji. Jatah mereka bisa saja dikurangi atau ditiadakan sama sekali.

    Namun, perwakilan masyarakat nelayan yang menggunakan kapal pancing huhate pole and line di wilayah Papua Barat yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha Mandiri Sorong tak menyetujui usulan pembatasan subsidi BBM. Alasannya, peraturan tersebut dapat membunuh usaha mereka yang mempekerjakan lebih dari 1.000 anak buah kapal dengan sistem upah bagi hasil dari produksi.(Baca: Menteri Susi Ternyata Pernah Jadi Buronan Polisi)

    Sebelumnya, Menteri Susi mengatakan subsidi BBM sebesar Rp 11 triliun untuk nelayan adalah sumber maksiat. Soalnya, subsidi itu membuat nelayan berubah dari yang dulunya melaut menjadi penjual BBM bersubsidi. Selain itu, BBM bersubsidi pun ternyata masih susah didapat di beberapa daerah. "Bahkan banyak nelayan yang tak bisa melaut karena solar langka. Jadi untuk apa ada subsidi BBM lagi?" katanya.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA


    Berita Lain
    Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah 
    Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM 
    MUI Tak Setuju FPI Dibubarkan, Mengapa?
    Ahok Didukung MUI Asal...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.