Pemerintah Geber Transaksi Non-Tunai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus D.W. Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Agus D.W. Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan bahwa pemerintah mendorong transaksi non-tunai karena sistem itu membuat transaksi lebih akuntabel, transparan, aman, dan nyaman. Sebaliknya, transaksi tunai akan mengundang korupsi dan penipuan.

    "Transaksi non-tunai juga dapat meningkatkan jumlah tabungan untuk membiayai perekonomian Indonesia," kata Agus di Mangga Dua Mall, Kamis, 14 Agustus 2014.

    Saat ini, kata Agus, uang tunai yang beredar di seluruh Indonesia mencapai Rp 440 triliun dan bakal meningkat sampai Rp 550 triliun mendekati akhir tahun. Di Indonesia, transaksi non-tunai baru sekitar 31 persen dari total Rp 7.500 triliun. "Padahal, di negara ASEAN lain sudah di atas 50 persen," kata dia. (Baca: Cegah Korupsi, Transaksi Perbankan Harus Dibatasi)

    Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan tingginya transaksi non-tunai adalah salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu, akses pada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, harus ditingkatkan. "Saat ini yang bisa mengakses lembaga keuangan baru 20 persen," kata dia.

    Untuk menggalakkan gerakan transaksi non-tunai, Agus hari ini menandatangani nota kesepahaman Gerakan Nasional Non-Tunai bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: Apa Beda e-Ticket Transjakarta dengan KRL)

    TRI ARTINING PUTRI


    Berita Terpopuler

    Mau Ganti Dirut PLN, Dahlan Iskan Ditentang Wapres
    Berumur 30 Tahun, Penumpang Pesawat Dapat Hadiah

    Menkeu: Subsidi BBM Turun, Defisit APBN 2015 Terpangkas

    Dahlan Iskan Bantah Akan Copot Nur Pamudji

    Philip Morris Akan Gugat Inggris






     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.