Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkeu Bantah Beri Izin Tambang Baru pada Freeport  

image-gnews
Menteri Keuangan Chatib Basri. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Keuangan Chatib Basri. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri membantah kabar bahwa pemerintah telah memberi izin penambangan baru kepada PT Freeport Indonesia. Ia mengatakan pemerintah tidak memberi perpanjangan apa pun pada perusahaan tambang asing tersebut.

"Klaimnya salah. Pemerintah sekarang tidak boleh memperpanjang izin Freeport," ujar Chatib setelah melantik pejabat eselon II di Kementerian Keuangan, Selasa, 12 Agustus 2014. Ia berujar, sesuai dengan aturan, pemerintah hanya boleh memperpanjang izin Freeport dua tahun sebelum kontraknya habis.

Ia juga membantah klaim pejabat Freeport yang merasa mendapat sinyal pemberian izin penambangan baru dari pemerintah. "Pak Rozik (Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto) suruh ngomong sama ESDM. Itu salah," tuturnya. (Baca juga: Freeport Tuntut Kejelasan Amandemen Kontrak)

Kemarin, Rozik mengklaim perusahaannya telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Indonesia untuk segera mendapatkan kontrak baru dua tahun sebelum masa investasi mereka selesai pada 2021.

"Mereka sudah memberikan sinyal Freeport akan mendapatkan kelanjutan usaha," ujar Rozik di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2014. (Lihat pula: Freeport Prioritaskan Daerah Miliki Sahamnya).

Menurut dia, proses renegosiasi yang ditempuh Freeport tidaklah mudah. Mereka menempuh setiap tahapan yang diberikan pemerintah hingga dua tahun lamanya, sehingga anggapan adanya pelaksanaan dalam nota kesepahaman enam poin renegoisasi beberapa lalu tidak benar. "Yang rada mengganjal tapi oke, tinggal pembangunan smelter," tuturnya. (Baca: Freeport Anggap Perusahaan Lokal Tak Mampu) 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter), kata dia, menjadi tugas pertama mereka dalam mendapatkan perpanjangan kontrak. "Inilah yang akan dijadikan pembahasan. Isinya kira-kira menunjukkan dulu bahwa Anda kerja membangun smelter, membangun underground."

MAYA NAWANGWULAN

Terpopuler
Jokowi Pilih Empat Tokoh Penasihat Tim Transisi
Moeldoko Tolak KPK 'Masuk' ke TNI
Suami-Istri Jatuh ke Jurang Saat Berfoto Selfie
Gabung ISIS, Teroris Bom Bali Ini Tewas
Di Raja Ampat, Tifatul Minta Naik Fortuner?

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

4 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/Tony Hartawan
Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini


Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

5 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.


Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

7 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?


Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

13 hari lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.


Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

13 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.


Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

24 hari lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.


Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

33 hari lalu

Lokasi pertemuan menteri-menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Luang Prabang, Laos, Minggu 28 Januari 2024. ANTARA/Kyodo
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

40 hari lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.