BAT Indonesia Tak Terpengaruh Akuisisi Sampoerna

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Direktur PT British American Tobacco Indonesia Tbk, Ian Thomas Morton, menyatakan, akuisisi Philip Morris terhadap HM Sampoerna tidak akan mengubah peta bisnis BAT Indonesia. "Karena kami melihat tidak ada masalah ke depannya,"kata Ian Morton kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/4). Menurut Ian, BAT Indonesia belum tahu arah yang dituju Philip Morris setelah mengakuisisi HM Sampoerna. "Kami belum tahu strategi yang akan dilakukan Philip Morris untuk mengintegrasikan rokok putih dan rokok kretek,"katanya. Jika strategi Philip Morris bisa dilihat lebih jelas lagi, menurut Ian, baru dapat dilihat kemungkinan dampak akuisisi ini kepada pasar. Ian memastikan BAT Indonesia tidak akan mengkombinasikan produksi rokok kretek dan rokok putih. "BAT Indonesia belum mempunyai rencana untuk memproduksi rokok kretek,"ujarnya. Pangsa pasar produksi BAT Indonesia terhadap total pasar rokok putih adalah 30 persen, sedangkan terhadap total pasar keseluruhan adalah 2,5 persen. Bisnis utama BAT Indonesia adalah rokok. Sehingga tak ada rencana perusahaan untuk menghentikan produksi rokok dan menjual daun tembakau. Mengenai merger PT Rothmans Pall Mall Indonesia, Ian menyatakan, secara hukum merger ini masih dalam proses. Walaupun secara fisik, merger sudah dilakukan akhir tahun lalu. Dari merger ini, BAT Indonesia dapat meningkatkan kualitas produksi rokoknya. Selain itu, BAT Indonesia juga dapat meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Menurut Direktur Keuangan BAT Indonesia, Rohit Anand, capital expenditure (modal kerja) BAT tidak akan meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Karena BAT Indonesia tidak akan melakukan ekspansi selain mempertahankan bisnis yang sudah ada sekarang. Fanny

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.