TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mengambil skema pemangkasan belanja untuk menutup defisit anggaran. Langkah ini dlakukan akibat tidak tercapainya target penerimaan pajak dan lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Dia menilai langkah itu lebih tepat dibandingkan dengan opsi penambahan utang.
"Nambah utang banyak risikonya. Market sudah punya presepsi kami hanya mengeluarkan sekian. Salah satu pengorbanannya itu belanja," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 7 Maret 2014. (baca:Pariwisata Indonesia Lampaui Pertumbuhan Ekonomi)
Bambang tak mau merinci pos belanja mana saja yang akan dipangkas. Ditanya apakah skemanya yang akan akan diambil sama seperti tahun lalu, dimana seluruh belanja kementerian dan lembaga dipangkas, Bambang tak menjawab tegas. "Pokoknya kalau ada masalah bersama, harus ditanggung bersama."
Dengan adanya penurunan target pajak dan tak tercapainya lifting minyak, Bambang menegaskan defisit anggaran tidak bisa bertahan pada angka yang ditetapkan dalam APBN sebesar 1,69 persen. "Berat jika bertahan di sana. Kami akan hitung lagi. Yang jelas tak melebihi 2,5 persen," ujarnya.
Sebelumnya, saat rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan lalu, pemerintah mengeluarkan outlook asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi range 5,8-6 persen dari target dalam APBN 2014 sebesar 6 persen, inflasi menjadi 5,4-5,7 persen dari target 5,5 persen, dan nilai tukar rupiah menjadi Rp11.500-Rp12.000 per US$ dari target sebelumnya Rp10.500 per US$.
Selain itu suku bunga SPN 3 bulan menjadi 5,5 6 persen dari target 5,5 persen, ICP menjadi US$103-US$105 per barel dari target sebelumnya US$105 per barel, lifting minyak mentah menjadi 800-830 ribu barel per hari dari target 870 ribu barel per hari, dan lifting gas menjadi 1.200-1.225 ribu barel per hari setara minyak dari target sebelumnya 1.240 ribu barel per hari setara minyak.
Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany membenarkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.110,2 triliun dalam APBN 2014 sulit tercapai. Dia mengatakan penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh perubahan asumsi makro ekonomi. "Kalau pertumbuhan ekonomi rendah, pajak akan lebih rendah," ujarnya. Dia mengatakan penurunan terjadi hampir di semua sektor pajak. "PPh maupun PPN karena semua terkait transaksi ekonomi."
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita Terkait:
