Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CGI Minta Indonesia Buat Target Pemberantasan Korupsi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Negara donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia(CGI) meminta, Indonesia membuat target waktu (time-line dalam memberantas korupsi. Anggota CGI juga menanyakan penanganan Indonesia dalam penyelundupan kayu (ilegal logging.Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mengatakan, hampir semua negara CGI meminta Indonesia bersungguh-sungguh menangani kasus korupsi. “Belanda menanyakan bagaimana penanganan perkara korupsi dan ada beberapa perwakilan yang menanyakan ilegal logging,” kata Abdurrahman, usai mengikuti sidang CGI di gedung Bank Indonesia Jakarta hari ini.Menurut Jaksa Agung, pemerintah sudah melakukan upaya penanganan pemberantasan korupsi. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membuat peraturan pemerintah mengenai pembentukan komisi kepolisian dan kejaksaan. “Negara-negara itu menanyakan kapan waktunya pembentukan komisi kepolisian dan kejaksaan,” katanya.Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership for Governance Reform H.S. Dillon mengatakan, semua negara meminta adanya kepastian hukum. “Mereka kan mau kasih uang, cuma mereka ingin perusahaannya (yang ada di Indonesia) jalan,” kata Dillon pada kesempatan sama. “Negara-negara itu minta time-line dari pemerintah.”Dillon mengatakan, Indonesia harus bisa meyakinkan negara donor dalam pemberantasan korupsi. CGI masih menganggap Indonesia belum memperlihatkan hasil yang maksimal meski, sudah ada perangkat penanganan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. “Indonesia kan sudah komitmen memberantas korupsi. Tinggal kapan dilaksanakan. Untuk itu pemerintah harus membuat matriksnya.”Selain penanganan korupsi dan kepastian hukum, negara CGI juga meminta gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara itu mempertanyakan tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk di bawah US$ 2 per hari yang mencapai 43 persen. Yandi MR - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Christopher Nolan Menangkan Oscar Pertama Kali Lewat Oppenheimer, Ini Profil Sutradara Trilogi Batman

12 Maret 2024

Aktor Cillian Murphy dan sutradara Christopher Nolan saat syuting film Oppenheimer. Dok. Universal Pictures
Christopher Nolan Menangkan Oscar Pertama Kali Lewat Oppenheimer, Ini Profil Sutradara Trilogi Batman

Sutradara Terbaik Piala Oscar 2024 berlabuh pada Christopher Nolan melalui film Oppenheimer. Sebelumnya, ia dikenal menyutradarai trilogi Batman.


91 Tahun Film King Kong, Kera Raksasa yang Hidup Dalam Sinema Sampai Sekarang

2 Maret 2024

Film King Kong tahun 1933. Wikipedia
91 Tahun Film King Kong, Kera Raksasa yang Hidup Dalam Sinema Sampai Sekarang

King Kong menjadi salah satu film fenomenal di seluruh dunia sejak tayang perdana pada 1993. Bagaimana awal penayangan film ini?


Rahasia Gaya Desain Karakter Tetsuya Nomura dalam Final Fantasy

8 Oktober 2021

Tetsuya Nomura. Twitter
Rahasia Gaya Desain Karakter Tetsuya Nomura dalam Final Fantasy

Tetsuya Nomura sutradara video game Final Fantasy mendesain karakter, memadukan pengaruh Timur dan Barat.


Tetsuya Nomura, Sosok Dibalik Suksesnya Game Final Fantasy

8 Oktober 2021

Tetsuya Nomura. Twitter
Tetsuya Nomura, Sosok Dibalik Suksesnya Game Final Fantasy

Hari ini, 8 Oktober, adalah hari kelahiran Tetsuya Nomura. Ia adalah sutradara video game dan desainer karakter yang terkenal berkat game Final Fantasy.


Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

4 Juli 2020

Ilustrasi cabai merah. TEMPO/Prima Mulia
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.


Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

26 Oktober 2017

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara pengukuhan guru besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)/Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta, 26 Oktober 2017. Kapolri dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu kepolisian studi strategis kajian kontraterorisme. Tempo/Ilham Fikri
Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.


Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

30 Mei 2017

Lihat Lebih Dekat Gedung Merah Putih Milik KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

KPK kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap pembahasan anggaran.


Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan  

30 Maret 2017

Kepala PPATK Yusuf, Wakil Ketua KPK Laode Syarif dan Saut Situmorang saat menjadi narasumber dalam RDP Komisi XI tentang Tax Amnesty, Jakarta, 26 April 2016. TEMPO/Inge
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan  

Saut meminta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan terus-menerus terhadap pejabat pemerintah.


Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan

21 Maret 2017

Sejumlah peserta membawa poster berisi tuntutan saat menggelar aksi Gerakan Sapu Koruptor e-KTP di area Car Free Day di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 19 Maret 2017. TEMPO/Febri Husen
Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan

Ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.


Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK

19 Maret 2017

Sejumlah peserta membawa poster berisi tuntutan saat menggelar aksi Gerakan Sapu Koruptor e-KTP di area Car Free Day di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 19 Maret 2017. TEMPO/Febri Husen
Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK

Hifdzil mengatakan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK.