Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BI Tak Intervensi, Rupiah Melemah  

image-gnews
Papan elektronik penunjuk pergerakan kurs valuta asing di PT Ayu Masagung di Jakarta, (10/10). Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank sempat anjlok melewati level Rp10.000 per dolar AS. Tempo/Tony Hartawan
Papan elektronik penunjuk pergerakan kurs valuta asing di PT Ayu Masagung di Jakarta, (10/10). Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank sempat anjlok melewati level Rp10.000 per dolar AS. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi Kamis, 21 November 2013, karena tidak adanya intervensi dari Bank Indonesia. Meskipun begitu, Chatib menilai langkah bank sentral sudah tepat karena intervensi hanya akan membuat harga impor menjadi mahal.

Menurut Chatib, kebutuhan valuta asing memang biasa meningkat setiap akhir bulan seperti sekarang. Praktis, dia menambahkan, BI akan membiarkan saja kondisi pasar. "Jadi, kalau ada permintaan valas, ya, dia akan mengikuti saja. Jadi ada peningkatan tergantung pakai rate mana. Kalau Bloomberg Rp 11.700/US$, CNBC Rp 11.695/US$, BI lebih tinggi lagi Rp 11.711/US$," kata Chatib di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 21 November 2013.

Chatib mengatakan, depresiasi rupiah tersebut cukup signifikan untuk penurunan impor. Jika rupiah terdepresiasi hingga 15 persen, barang impor akan naik 15 persen dalam rupiah. "Jika untuk ekspor, naik, karena harganya lebih murah 15 persen. Tapi ekspor kita energy commodity related. Jadi, kalau harga komoditasnya turun, dia juga mengalami (penurunan)," kata Chatib.

Pengurangan impor, Chatib mengatakan, akan terjadi pada barang-barang mewah. Hal itu juga yang, menurut dia, membuat pemerintah menerapkan pajak penghasilan untuk barang konsumsi, bukan barang pokok. "Kalau makanan, walaupun harga impornya naik, kan, dia harus tetap beli," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada transaksi pasar uang hari ini, Kamis, 21 November 2013, rupiah kembali terdepresiasi 46 poin (0,39 persen) ke level 11.703 per dolar Amerika. Ini adalah level terparah rupiah sejak 30 September 2013. (Baca: Nilai Rupiah Terendah Sepanjang 2013)

ANGGA SUKMA WIJAYA

Terpopuler
Angelina Sondakh dan 'Rahasia' di Tangannya 
Politikus Australia Mencibir SBY 
Politikus Australia: Marty Mirip Bintang Porno
Hukuman Angelina Sondakh Diperberat, KPK Girang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

13 jam lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

14 jam lalu

Santri penyandang disabilitas tunarungu belajar mengaji di Rumah Tuli, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

Rancangan PP ihwal konsesi dan insentif bagi penyandang Ddsabilitas diprotes lantaran tak menyoroti masalah yang utama.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

2 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


Pendaftaran LPDP Tahap 2 Segera Dibuka, Simak Tahapan, Persyaratan dan Tata Cara Daftarnya

8 hari lalu

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id
Pendaftaran LPDP Tahap 2 Segera Dibuka, Simak Tahapan, Persyaratan dan Tata Cara Daftarnya

LPDP Kementerian Keuangan akan membuka pendaftaran tahap dua, pada 19 Juni 2024 mendatang.


Tuai Pro-Kontra Kebijakan Jokowi Soal Tapera, Berikut Profil Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho

13 hari lalu

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memberikan keterangan kepada media terkait program Tapera di kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat 31 Mei 2024. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa Tapera telah diperluas dimana sebelumnya berlaku untuk ASN, kini diperluas dengan pekerja dan mandiri swasta, dengan skema tabungannya sesuai PP 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera dimana akan dikembalikan pada saat berakhir masa kepesertaan karena batas pensiun, memasuki usia 58 untuk pekerja mandiri atau sebab lain berakhir masa kepesertaan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Tuai Pro-Kontra Kebijakan Jokowi Soal Tapera, Berikut Profil Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho

Keputusan Jokowi akan berlakukan Tapera terus menuai pro-kontra. Berikut profil Heru Pudyo Nugroho, Komisaris BP Tapera.


Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Temui Sri Mulyani, Sinkronkan Janji Kampanye dalam RAPBN 2025

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Temui Sri Mulyani, Sinkronkan Janji Kampanye dalam RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan


Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2024 -2029 selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) didampingi oleh anggota Komite Tapera yang terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Rabu (13/3) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Tapera.go.id
Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

Jokowi mewajibkan potongan gaji PNS dan pekerja swasta untuk Tapera sebesar 3 persen. Siapakah sosok para pejabat tinggi BP Tapera?


292 Pejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan Siap Pindah ke IKN Tahun Ini

17 hari lalu

Heru Pambudi. antaranews.com
292 Pejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan Siap Pindah ke IKN Tahun Ini

Kementerian Keuangan telah menyiapkan pemindahan pejabat dan pegawainya pada September dan November 2024. Terdapat 292 pejabat dan pegawai yang akan migrasi pada tahap awal.


Nadiem Makarim Sebut Soal Skema Student Loan, Langkah Jitu Pemerintah Atasi Kenaikan UKT?

19 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Makarim Sebut Soal Skema Student Loan, Langkah Jitu Pemerintah Atasi Kenaikan UKT?

Mendikbud Nadiem makarim sebut tengah merumuskan skema student loan untuk mengatasi lonjakan kenaikan UKT. Apa maksudnya?


Kemenkeu Kucurkan Dana Kompensasi Selisih Tarif Listrik Rp 17 Triliun

20 hari lalu

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Kemenkeu Kucurkan Dana Kompensasi Selisih Tarif Listrik Rp 17 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat pembayaran dana kompensasi atas selisih tarif listrik senilai Rp 17,83 triliun