Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rupiah Loyo, Anggaran untuk Subsidi BBM Jebol  

image-gnews
BBM bersubsidi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
BBM bersubsidi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun ini bakal lebih besar dari angka yang ditetapkan pemerintah. Hal itu disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah akibat gejolak ekonomi global.

"Subsidi BBM bisa lebih dari Rp 200 triliun karena nilai tukar rupiah melemah. Kalau volume, masih bisa dikendalikan," kata Bambang di acara Economy Outlook 2014 di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Senin, 18 November 2013.

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 sebesar Rp 199,9 triliun. Anggaran tersebut untuk volume BBM sebanyak 48 juta kiloliter.

Anggaran itu ditetapkan dengan patokan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.600 per 1 US$. Akibat gejolak ekonomi, nilai tukar diprediksi akan berada di angka Rp 10.425 per 1 US$.

Adapun dalam APBN 2014, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 210,7 triliun untuk kuota BBM sebanyak 48 juta kiloliter. Anggaran subsidi BBM 2014 menggunakan patokan kurs Rp 10.500 per dolar Amerika dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) US$ 105 per barel. 

Dari total subsidi tersebut, pemerintah akan menyalurkan Premium sebanyak 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900 ribu kiloliter, dan solar sebanyak 14,6 juta kiloliter. Anggaran subsidi tersebut juga memasukkan rata-rata alpha BBM tertimbang, subsidi LPG 3 kilogram, pajak pertambahan nilai (PPN) atas BBM jenis tertentu, serta kekurangan subsidi pada 2010-2013.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Bambang, program konversi minyak ke gas dan kebijakan penggunaan biofuel harus digarap dengan serius. Menurut dia, hal itu penting untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan yang sebagian besar disumbang oleh tingginya impor migas.

"Ini momentum agar konversi digarap serius. Karena jika menggunakan kebijakan menaikan harga, itu akan sangat sensitif sekali. Sulit menaikkan harga BBM pada tahun depan," kata Bambang.

ANGGA SUKMA WIJAYA


Terpopuler
Berharga 1 Triliun, Ini Isi Rumah Baru Beckham 
Samad: Uang Organisasi Kok di Tempat Pribadi
Ups, Muncul Fenomena Tukar Pasangan atau Swinger
Australia Sadap Telepon Presiden SBY 15 Hari

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

3 hari lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Kemenkeu menjelaskan kabar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disebut menjadi penjamin Kereta Cepat Jakarta Bandung.


Kementerian Keuangan Antisipasi Anggaran Pilpres Dua Putaran

5 hari lalu

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditemui usai mini talkshow bedah RAPBN 2024 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2024. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani.
Kementerian Keuangan Antisipasi Anggaran Pilpres Dua Putaran

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah mengantisipasi anggaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.


Harga Minyak Mentah Melonjak, Menteri ESDM Minta Masyarakat Tak Beralih ke Pertalite

9 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Harga Minyak Mentah Melonjak, Menteri ESDM Minta Masyarakat Tak Beralih ke Pertalite

Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta masyarakat golongan mampu beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite seiring lonjakan harga minyak mentah.


Kementerian Keuangan India Memberlakukan Pajak Baru pada Beras

29 hari lalu

Penggilingan beras. ANTARA
Kementerian Keuangan India Memberlakukan Pajak Baru pada Beras

Kementerian Keuangan India memberlakukan pajak baru pada beras pra-tanak demi keamanan suplai domestik.


Atasi Polusi Udara, Pemerintah Mau Subsidi BBM Pertamax

29 hari lalu

Petugas mengganti papan informasi harga bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023. Pemerintah resmi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter, Pertamax Turbo dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 per liter, Dexlite dari Rp18.300 menjadi Rp16.150 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 per liter yang mulai berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Atasi Polusi Udara, Pemerintah Mau Subsidi BBM Pertamax

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan subsidi BBM jenis Pertamax untuk atasi masalah polusi udara.


Teknologi AI Kian Masif, Direktur Telkom Ajak Tiap Perusahaan Tak Lagi Kompetisi tapi Co-Opetition

34 hari lalu

Para narasumber dalam diskusi sesi pertama pada Indonesia Digital Conference (IDC) yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Hotel El Royale, Bandung, Jawa Barat, 22 Agustus 2023. Dari kiri: SVP Integrated Data & Command Center Pertamina Ignatius Sigit Pratopo, Direktur Bisnis Digital Telkom Fajrin Rasyid, Dirut PT PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi, dan CEO Nodeflux Meidy Fitranto (Sumber: Istimewa)
Teknologi AI Kian Masif, Direktur Telkom Ajak Tiap Perusahaan Tak Lagi Kompetisi tapi Co-Opetition

Direktur Bisnis Digital PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Fajrin Rasyid angkat bicara soal kian masifnya penggunaan Teknologi AI yang kian masif.


Bahlil Minta Pajak Minimum Global Dikaji Ulang, Begini Tanggapan Kementerian Keuangan

35 hari lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bahlil Minta Pajak Minimum Global Dikaji Ulang, Begini Tanggapan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan menanggapi permintaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait pajak minimum global.


Jokowi Siap Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Subsidi Lain Apa Saja?

38 hari lalu

Presiden Jokowi meninjau pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Bandung, 13 Oktober 2022. Instagram/Sekretariat Kabinet
Jokowi Siap Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Subsidi Lain Apa Saja?

Presiden Jokowi memberikan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Apa saja subsidi yang diberikan pemerintah lainnya?


Terkini: Jasamarga Lakukan Pekerjaan di Tol Jakarta-Cikampek, Teten Sebut PP Kredit Macet UMKM 1-2 Bulan Lagi

42 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Terkini: Jasamarga Lakukan Pekerjaan di Tol Jakarta-Cikampek, Teten Sebut PP Kredit Macet UMKM 1-2 Bulan Lagi

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad melakukan sejumlah pekerjaan jalan di ruas Tol Jakarta-Tangerang hingga Minggu.


Ditjen Pajak: Setoran PPN Perdagangan di Sistem Elektronik Capai Rp 13,87 Triliun dari 139 Perusahaan

48 hari lalu

Aktivitas pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Palmerah, Jakarta, Senin, 21 Maret 2022. Berdasarkan data di situs Direktorat Jenderal Pajak, hingga Senin (21/3), sebanyak 25.554 Wajib Pajak telah mengikuti Tax Amnesty Jilid Il atau program pengungkapan sukarela (PPS) dalam 80 hari pelaksanaannya.  TEMPO/Tony Hartawan
Ditjen Pajak: Setoran PPN Perdagangan di Sistem Elektronik Capai Rp 13,87 Triliun dari 139 Perusahaan

Pemungut wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya.