Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Asuransi Pertanian Segera Rampung

image-gnews
TEMPO/Prima Mulia
TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - - Kementerian Pertanian mengharapkan asuransi pertanian dapat diterapkan pada 2014 depan. Selain mengajukan anggaran subsidi premi asuransi dalam RAPBN 2013, kementerian juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri Pertanian mengenai asuransi pertanian.

Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian Mulyadi Hendiawan menargetkan beleid ini bisa rampung pada September 2013. Dengan demikian, jika anggaran yang diusulkan telah disetujui DPR maka pola baru penggantian sawah puso ini bisa diterapkan pada 2014.

"Kalau semua instrumen siap, ini bisa diimplementasikan untuk musim tanam April-September 2014. Kami berharap luas lahan yang diasuranskikan 2,4 juta hektare, ini 20 persen dari luas tanam," kata Mulyadi dalam diskusi di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2013.

Premi asuransi pertanian yang telah dikaji sebesar Rp 180.000 per hektare atau 3 persen dari nilai pertanggungan sawah. Mulyadi mengatakan pemerintah menghitung nilai pertanggungan sebesar Rp 6 juta per hektare, sesuai dengan biaya penanaman dan plafon kredit ketahanan pangan dari perbankan.

"Target kami, petani yang kena puso bisa segera tanam kembali dengan uang pertanggungan dan melanjutkan usaha taninya, bukan target untung," katanya.

Kementerian Pertanian telah mengusulkan anggaran Rp 345 miliar untuk subsidi premi asuransi dalam RAPBN 2014. Rencananya, pemerintah akan menanggung 80 persen biaya premi sementara petani hanya menanggung 20 persen atau Rp 36.000 per hektare.

"Kalau petani hanya punya lahan 0,25 hektare, hanya perlu bayar Rp 9.000. Mudah-mudahan petani tidak terlalu berat," kata Mulyadi.

Mulyadi menambahkan dalam beleid yang sedang digodok, pemerintah juga akan mengatur kriteria petani yang berhak atas subsidi premi. Pada tahap awal asuransi pertanian ini akan diterapkan pada petani padi dengan luas lahan maksimal 2 hektare.

"Kami utamakan yang kepemilikan lahan maksimal 2 hektare. Petani dengan lahan lebih dari itu bisa bayar sendiri, tidak perlu disubsidi. Kriteria pusonya gagal panen 75 persen," kata Mulyadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mulyadi mengakui pada uji coba yang dilakukan pada musim tanam Oktober 2012 hingga Maret 2013, masih sedikit petani yang berminat dengan asuransi. Soalnya, asuransi ini tergolong barang baru bagi petani.

"Ada juga petani yang bertanya untuk apa pakai asuransi, toh lahannya ada irigasi teknis dan lahannya bagus. Tapi ternyata kemarin di lahan uji coba yang pakai irigasi teknis ada juga yang terkena puso dan mereka sekarang tertarik untuk pakai asuransi," katanya.

Mulyadi mengatakan pada musim tanam Oktober 2013 sampai Maret 2014, kementerian akan melakukan uji coba lagi di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Sambil menunggu persetujuan anggaran dari DPR, Mulyadi mengatakan ada dana bantuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk subsidi premi untuk uji coba di Jawa Timur.

"Di Jawa Timur rencananya 1.500 hektare, subsidi premi Rp 144.000 per hektare nanti akan menggunakan dana dari JICA dulu, karena APBN kan belum boleh," kata Mulyadi.

BERNADETTE CHRISTINA

Topik Terpanas:
Ahok vs Lulung
| Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Daging Impor

Berita Terpopuler:
Ahok-Lulung Berseteru, Ini Kata Kemendagri 

Joe Taslim Pindah Agama Demi Cinta

Bang Ucu: PKL Bongkar Sendiri atau Saya Bakar

SBY ke Lumajang, Dukun Semeru Dikerahkan 

Ahok: Jewer Saja, Kuping Saya Sudah Panjang, Kok!

Briptu Rani Syok Dipecat dari Kepolisian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

3 jam lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar


Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

1 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.


Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP


Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

1 hari lalu

Penampakan mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD yang akan dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan, darii gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, tengah menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.


Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan ada anggaran Rp4 miliar lebih untuk memenuhi keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

2 hari lalu

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

Tujuan utama optimasi lahan rawa adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi.


Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

2 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

Pejabat di Kementerian Pertanian, Edi Eko Sasmito, bersaksi direktoratnya mendapat jatah pembayaran pembelian keris emas Rp105 juta dari SYL


Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut meminta para eselon I untuk memberikan Rp1 miliar untuk pembayaran Ibadah Umrah