Menteri Keuangan Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
6. Pembangunan Jembatan Selat Sunda (11 Oktober 2011)
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan merevisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Ada dua usulan yang diajukan oleh Menteri Agus untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda. Dua usulan itu adalah pembangunan jembatan dipisah dari pengembangan kawasan Selat Sunda dan studi kelayakan jembatan dibiayai oleh dana pemerintah yang diambil dari APBN.
Bila studi kelayakan dilakukan oleh swasta, menurut Menteri Agus, akan timbul dampak terhadap keuangan negara. Sebab, pemerintah tetap harus membayar biaya yang dikeluarkan swasta, meski hasil studi tidak digunakan. Usulan Agus langsung ditanggapi sinis oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. ”Tidak perlu ada perubahan peraturan,” ujarnya
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Judi Online Kian Mengkhawatirkan, Bank Indonesia Intensifkan Pengawasan Penyelenggara Jasa Pembayaran
54 menit lalu
Judi Online Kian Mengkhawatirkan, Bank Indonesia Intensifkan Pengawasan Penyelenggara Jasa Pembayaran
BI juga terus menggalakkan berbagai program edukasi perlindungan konsumen kepada masyarakat sehingga dapat terhindar dari judi online.
Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK: Menurut Saya Sangat Strategis
5 hari lalu
Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK: Menurut Saya Sangat Strategis
Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, alasan dia mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah karena posisi itu dia nilai sangat strategis.
BI Gelar Pertemuan dengan Bank-Bank Sentral Kawasan Asia Timur, Bahas Digitalisasi Sektor Keuangan
6 hari lalu
BI Gelar Pertemuan dengan Bank-Bank Sentral Kawasan Asia Timur, Bahas Digitalisasi Sektor Keuangan
Bank Indonesia mengikuti forum diskusi dengan bank-bank sentral kawasan Asia Timur dan Pasifik, membahas digitalisasi hingga transisi keuangan hijau
OJK Akan Blacklist Pelaku Judi Online: Tak Akan Bisa Nikmati Layanan Jasa Keuangan Lagi
9 hari lalu
OJK Akan Blacklist Pelaku Judi Online: Tak Akan Bisa Nikmati Layanan Jasa Keuangan Lagi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan blacklist terhadap pelaku (pemain) judi online. Bagaimana regulasinya?
BI Salurkan Insentif Likuiditas Rp 255,8 Triliun untuk Sektor Prioritas
11 hari lalu
BI Salurkan Insentif Likuiditas Rp 255,8 Triliun untuk Sektor Prioritas
BI telah menyalurkan insentif likuiditas sebesar Rp255,8 triliun hingga Juni 2024 untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas.
Beda Prediksi Sri Mulyani dan Gubernur BI soal Rupiah Tahun Depan, Siapa Lebih Optimistis?
11 hari lalu
Beda Prediksi Sri Mulyani dan Gubernur BI soal Rupiah Tahun Depan, Siapa Lebih Optimistis?
Gubernur BI memprediksi rupiah menguat pada rentang 15.300-15.700 per dolar AS, berbeda dengan asumsi Sri Mulyani. Kenapa?
Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Sudah Naik Penyidikan, Ini Kata Jubir KPK
11 hari lalu
Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Sudah Naik Penyidikan, Ini Kata Jubir KPK
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi dana CSR BI telah naik ke tahap penyidikan.
Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Mencapai 5,2 Persen
11 hari lalu
Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Mencapai 5,2 Persen
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 di kisaran 5,2 persen.
Bank Indonesia Proyeksikan Rupiah 15.300 per Dolar AS pada 2025, Ini 4 Faktor Penentunya
11 hari lalu
Bank Indonesia Proyeksikan Rupiah 15.300 per Dolar AS pada 2025, Ini 4 Faktor Penentunya
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai tukar rupiah pada 2025 akan berada di kisaran rata-rata Rp15.300 hingga Rp15.700 per dolar AS.
Dugaan Korupsi Dana CSR BI, KPK Ungkap Kasus Sudah Naik Penyidikan tapi Belum Tetapkan Tersangka
12 hari lalu
Dugaan Korupsi Dana CSR BI, KPK Ungkap Kasus Sudah Naik Penyidikan tapi Belum Tetapkan Tersangka
Wakil KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan tindak pidana korupsi dana CSR BI masih dalam penyidikan dan belum ada tersangka.