TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT PLN (Persero) mengklaim perusahaan menjamin kesempatan yang sama bagi pekerja perempuan dalam berkarir hingga mengambil keputusan. Perusahaan milik negara itu mengungkap sebanyak 24 persen pekerjanya adalah perempuan.
"Ada kebijakan yang memberikan ruang yang lebih luas untuk perempuan berkarir. Kami juga mendorong pemenuhan fasilitas kebijakan dalam mendukung kenyamanannya," kata Direktur Keuangan PLN sekaligus Ketua Umum Srikandi PLN Sinthya Roesly dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 3 Mei 2024.
Sinthya mengatakan PLN mendukung peningkatan pemahaman, kepastian kebijakan, inklusivitas gender, kesamaan akses kepemimpinan, hingga kesetaraan partisipasi dalam posisi pengambil keputusan bagi perempuan di PLN.
"PLN juga berkomitmen adanya perlindungan, pencegahan, dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan perusahaan," ujarnya.
Sinthya menyampaikan, program perlindungan perempuan terwujud lewat fasilitas Employee Assistance Center sebagai sarana pelaporan, pusat layanan child care, sampai fasilitas ibu menyusui. Lebih lanjut, Sinthya mengatakan, PLN memiliki program Srikandi Movement sebagai wadah bagi pekerja perempuan dalam berbagi pengalaman, tak hanya di internal tetapi juga eksternal.
"Salah satunya adalah Srikandi Goes to Campus, yaitu program yang mengenalkan PLN kepada para mahasiswa kepada generasi muda Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Tri Wuryaningsih menilai masih banyak permasalahan yang dihadapi kelas pekerja perempuan. Ia mengakui masalah keterwakilan perempuan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
"Salah satu komposit indeks pembangunan gender itu adalah perempuan di lembaga manajerial yang punya kewenangan untuk membuat keputusan," kata Tri pada Ahad, 21 April 2024.
Laporan Global Gender Gap 2023 dari World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 87 dari 146 negara. WEF menyoroti empat dimensi utama, yaitu partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik.
Dalam ranah partisipasi dan peluang ekonomi, survei SIRCLO pada 2022 menemukan bahwa 52 persen pengusaha perempuan tidak ingin terlalu bergantung dengan pasangan dalam hal finansial. Survei itu juga menyebutkan bahwa 40 persen pengusaha perempuan ingin memiliki pilihan untuk mengambil keputusan finansial dalam keluarga.
Kesadaran ini didorong oleh keinginan perempuan untuk dipandang setara. Aspirasi perempuan untuk berdaya selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 di mana jumlah UMKM yang dikelola pengusaha perempuan mendominasi sebesar 64,5 persen atau setara 37 juta dari total keseluruhan.
MITRA TARIGAN | ANTARA
Pilihan Editor: Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia
