Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Boediono menegaskan, PT Pertamina (Persero) belum perlu menjual aset-asetnya untuk menyelesaikan masalah likuiditas keuangan yang kini membelitnya. Ia juga menegaskan, pemerintah belum perlu mengeluarkan surat jaminan buat Pertamina untuk keperluan pengajuan pinjaman ke bank. "Arus kasnya sudah kami selesaikan, pokoknya kami amankan dulu kemampuan Pertamina untuk menyediakan BBM (bahan bakar minyak)," katanya di Jakarta kemarin.Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution menambahkan, pemerintah memang harus membantu arus kas Pertamina agar tetap positif. Karena itu, "(Pertamina) akan kami pinjami duit dulu," katanya.Meski begitu, ia menegaskan, bantuan dari pemerintah tidak bisa dilakukan terus menerus. Pemerintah akan mendorong Pertamina meminjam dana dari perbankan. Namun, ia pun sepakat, tidak perlu ada surat jaminan dari pemerintah. Sebab, laba Pertamina tahun ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.Darmin menambahkan, pemerintah akan meneliti lebih jauh apa faktor-faktor penyebab kesulitan likuiditas yang dialami Pertamina saat ini. "Kami akan mengaudit Pertamina. Harus jelas ujung pangkalnya dari mana datangnya persoalan ini."Sebagai bagian dari upaya membantu kondisi keuangan Pertamina, pemerintah telah menyetujui kenaikan fee pengolahan dan distribusi BBM untuk Pertamina dari US$ 0,04 per barel menjadi 0,75 per barel. Sebelumnya, Pertamina mengajukan usulan kenaikan fee hingga US$ 0,81 per barel. Dengan kenaikan itu, fee yang akan diterima Pertamina dari menjalankan tugas di sektor hilir sebesar Rp 1,014 triliun. Sementara itu, fee untuk kegiatan hulu yang akan dibayarkan tahun ini sebesar US$ 167 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun. Selain itu, kata Darmin, pemerintah juga akan membayarkan dana bea masuk impor minyak mentah atau BBM senilai US$ 7,604 juta atau sekitar Rp 60 miliar. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Rachmat Soedibyo, mengatakan, kenaikan fee itu telah disepakati dalam rapat antardepartemen terkait yang dihadiri Dirjen Migas, Dirjen Lembaga Keuangan, dan Pertamina. Namun, menurut Dirut Pertamina Ariffi Nawawi, keputusannya baru akan berlaku setelah keluar Surat Keputusan Menteri Keuangan. "Saya yakin, pemerintah melalui Menteri Keuangan akan segera mengeluarkan SK-nya, terutama setelah mendapat persetujuan dari DPR," ujarnya.Ariffi juga optimistis, dengan adanya kenaikan fee, kesulitan keuangan Pertamina akan bisa teratasi. Tugas pengadaan BBM yang dijalankan Pertamina pun tak akan terganggu. Pemerintah juga telah memutuskan untuk menukarkan (set off) tunggakan setoran hasil penjualan minyak selama Januari hingga Mei 2004 yang harus dibayarkan Pertamina ke kas negara dengan dana penggantian subsidi BBM untuk periode yang sama yang harus dibayarkan negara kepada Pertamina. "Jadi, kami set off," kata Direktur Jenderal Anggaran Achmad Rohjadi kemarin.Adapun besarnya kewajiban Pertamina mencapai Rp 8,7 triliun, sedangkan subsidi BBM Rp 5,1 triliun. Karena itu, meski sudah dilakukan penukaran, Pertamina masih memiliki kewajiban ke negara sebesar Rp 3,6 triliun. SS Kurniawan/Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Iklan
