Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2013, Rasio Pajak Naik Jadi 12,87 Persen  

image-gnews
Suasana Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR dan DPD, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 16-8, 2012. Pidato Kenegaraan tersebut untuk memperingati HUT RI ke 67. TEMPO/Imam Sukamto
Suasana Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR dan DPD, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 16-8, 2012. Pidato Kenegaraan tersebut untuk memperingati HUT RI ke 67. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit menyatakan rasio pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013 dinaikkan dari 12,75 persen menjadi 12,87 persen. Menurut dia, keputusan itu sudah disepakati antara Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan.

"Pembahasan untuk rasio pajak sudah. Selain itu, biaya operasi minyak dan gas bumi yang ditagihkan kepada negara (cost recovery) juga disepakati US$ 15,5 miliar," kata Ahmadi di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 24 September 2012.

Terkait cost recovery, Ahmadi mengaku pihaknya banyak mendapat kritik karena setiap tahun tidak ada kenaikan lifting minyak namun cost recovery selalu naik. "Itu menjadi beban. Kami sudah membahas di panitia kerja. Jadi ada penerimaan US$ 1 miliar," kata dia.

Selain itu, dalam hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan Badan Anggaran, Dewan juga meminta agar pemerintah memangkas biaya perjalanan dinas kementerian dan lembaga hingga 40 persen dari dana yang dialokasikan sebesar Rp 21 triliun. "Kami juga akan meminta agar belanja barang diturunkan 20 persen dan dipindahkan ke belanja modal," kata dia.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan pihaknya akan terus melakukan upaya menekan biaya yang tidak perlu dalam RAPBN 2013. "Anggaran lebih baik dialokasikan untuk program prorakyat dan program pengurangan kemiskinan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Komisi XI DPR RI menyatakan telah ada kesepakatan menaikkan rasio pajak tahun depan menjadi 12,75 persen hingga 13,5 persen. Sebenarnya pemerintah menginginkan hanya 12,7 persen, sebab angka tersebut pun perlu dicapai dengan susah payah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tetapi angka 12,75 persen ini kita ajukan agar ada titik temu dengan DPR dan bisa dibawa ke Badan Anggaran," ujarnya, Rabu pekan lalu.

Pembahasan soal penentuan rasio pajak ini memang berlangsung alot. DPR semula menginginkan rasio pajak di angka 14 persen mengingat target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen tahun depan. Tanpa adanya peningkatan dari sisi penerimaan yang mayoritas berasal dari pajak, DPR pesimistis target pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dicapai.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terpopuler:
''Strategi Sopir Taksi'' di Balik Kemenangan Jokowi

Jokowi Janji Bangun Stadion untuk Persija

FPI Pusat Klaim Tak Tahu Penyegelan 7-Eleven

Penyidik KPK yang Ditarik Mengaku Diteror

Ahmad Heryawan: Lain Jokowi, Lain Ahmad

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.


Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Petani tembakau Yogya boikot bayar pajak dan Pemilu. TEMPO/Muh Syaifullah
Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?


Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.


Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.


Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Direktur OnlinePajak, Charles Guinot, dan CEO Sleekr, Suwandi Soh, menandatangani nota kesepahaman di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, 29 Agustus 2017. Kerjasama tersebut berupa integrasi data transaksi keuangan dan data karyawan pengguna Sleekr dengan aplikasi OnlinePajak sehingga dapat dihitung dan dilaporkan secara otomatis. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.


Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut
Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Ilustrasi. foxcrawl.com
Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.


Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Pegawai Dirjen Pajak mengantre melaksanakan penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) di kantor Dirjen Pajak Jakarta, Jumat (24/2). Sekitar 2.471 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seluruh Indonesia serentak penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui Drop Box  e-Filing, dan sisanya melalui pos atau jasa ekspedisi. Hal tersebut merupakan dalam rangka memberikan teladan untuk segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.


Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Petugas pajak sedang melayani wajib pajak yang sedang menyerahkan laporan surat pemberitahuan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Sabtu (31/3). TEMPO/Aris Andrianto
Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.


Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Aviliani. TEMPO/Arnold Simanjuntak
Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.