TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit menyatakan rasio pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013 dinaikkan dari 12,75 persen menjadi 12,87 persen. Menurut dia, keputusan itu sudah disepakati antara Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan.
"Pembahasan untuk rasio pajak sudah. Selain itu, biaya operasi minyak dan gas bumi yang ditagihkan kepada negara (cost recovery) juga disepakati US$ 15,5 miliar," kata Ahmadi di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 24 September 2012.
Terkait cost recovery, Ahmadi mengaku pihaknya banyak mendapat kritik karena setiap tahun tidak ada kenaikan lifting minyak namun cost recovery selalu naik. "Itu menjadi beban. Kami sudah membahas di panitia kerja. Jadi ada penerimaan US$ 1 miliar," kata dia.
Selain itu, dalam hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan Badan Anggaran, Dewan juga meminta agar pemerintah memangkas biaya perjalanan dinas kementerian dan lembaga hingga 40 persen dari dana yang dialokasikan sebesar Rp 21 triliun. "Kami juga akan meminta agar belanja barang diturunkan 20 persen dan dipindahkan ke belanja modal," kata dia.
Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan pihaknya akan terus melakukan upaya menekan biaya yang tidak perlu dalam RAPBN 2013. "Anggaran lebih baik dialokasikan untuk program prorakyat dan program pengurangan kemiskinan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Komisi XI DPR RI menyatakan telah ada kesepakatan menaikkan rasio pajak tahun depan menjadi 12,75 persen hingga 13,5 persen. Sebenarnya pemerintah menginginkan hanya 12,7 persen, sebab angka tersebut pun perlu dicapai dengan susah payah.
"Tetapi angka 12,75 persen ini kita ajukan agar ada titik temu dengan DPR dan bisa dibawa ke Badan Anggaran," ujarnya, Rabu pekan lalu.
Pembahasan soal penentuan rasio pajak ini memang berlangsung alot. DPR semula menginginkan rasio pajak di angka 14 persen mengingat target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen tahun depan. Tanpa adanya peningkatan dari sisi penerimaan yang mayoritas berasal dari pajak, DPR pesimistis target pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dicapai.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita Terpopuler:
''Strategi Sopir Taksi'' di Balik Kemenangan Jokowi
Jokowi Janji Bangun Stadion untuk Persija
FPI Pusat Klaim Tak Tahu Penyegelan 7-Eleven
Penyidik KPK yang Ditarik Mengaku Diteror
Ahmad Heryawan: Lain Jokowi, Lain Ahmad