Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, meminta pemerintah meninjau ulang besaran pesangon bagi karyawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Permintaan itu disampaikannya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. "Saya sudah lapor ke Presiden. Saya harap pesangon BPPN tidak seperti yang kita dengar di koran-koran," kata dia usai diterima Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/1). Jacob yakin Presiden mendengarkan dan akan memperhatikan masalah tersebut karena ini merupakan hal yang serius. Ia menilai pesangon sebesar Rp 500 miliar yang disiapkan bagi 2.500 karyawan BPPN itu sangat menakutkan, mengingat masa kerjanya yang hanya lima tahun. Jacob khawatir akan timbul kecemburuan, karena pada saat yang sama karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI) hanya memperoleh anggaran untuk pesangon sebesar Rp 200 juta bagi 6.000 karyawan. Karena itu, Jacob berharap besaran pesangon itu bisa dievaluasi kembali. Sebagai Menteri Tenaga Kerja, kata dia, dirinya sebenarnya gembira karena karyawan BPPN memperoleh pesangon yang besar. "Tetapi ini tidak adil, karena di sisi lain karyawan PT DI hanya mendapatkan pesangon yang kecil," kata dia.Menurutnya, pesangon tidak harus diberikan kepada semua karyawan BPPN. Karyawan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak perlu diberikan pesangon. "Mereka sebaiknya dikembalikan ke BUMN asal, sehingga pesangon hanya diberikan kepada karyawan non-PNS, terutama yang berstatus karyawan tetap," katanya. Bagi karyawan non-PNS yang berstatus kontrak, katanya, juga tidak perlu diberikan pesangon. Pemerintah cukup membayar atau melunasi sebesar sisa kontrak masing-masing pegawai. Sementara itu, kepada karyawan PT DI, Jacob meminta agar mereka menerima apapun keputusan yang dihasilkan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). "Nggak usah ngotot untuk mem-PTUN-kan, karena akan panjang ceritanya," kata dia. Jacob mengaku telah menerima laporan bahwa beberapa karyawan PT DI telah menerima keputusan pemerintah yang mem-PHK-kan mereka. Berdasarkan catatan Depnakertrans, hingga saat ini lebih dari 200 karyawan telah mengambil jatah pesangon mereka. Ia berharap hal ini akan diikuti oleh karyawan yang lain. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Iklan
