Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Blackberry Bisa Dikenakan Pajak Barang Mewah

image-gnews
Blackberry Gemini
Blackberry Gemini
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Perindustrian tetap akan mengusulkan pemberlakuan langkah disinsentif pada produk-produk impor yang mendominasi pasar dalam negeri. Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan dalam negeri. "Amerika Serikat saja berani memberlakukan disisentif untuk melindungi kepentingan nasional," katanya Senin 12 September 2011 di Jakarta.

Pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) atas produk impor. Menurut Hidayat produk-produk impor yang akan dikenai aturan tersebut adalah yang memiliki konsumen besar di pasar Indonesia namun tidak memiliki basis produksi di Indonesia.

Salah satu produk yang diusulkan terkena kebijakan tersebut adalah Blackberry. Produsen solar panel Bosch juga dikabarkan diusulkan terkena kebijakan tersebut. Kedua prinsipal tersebut dianggap hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar tanpa bersedia membangun basis produksi di Indonesia. Bahkan mereka membangun basis produksi di Malaysia walaupun pangsa pasar mereka di Indonesia jauh lebih tinggi dibanging dengan Malaysia.

Menurutnya saat ini pemerintah kembali melakukan pembicaraan dengan sejumlah principal terkait dengan rencana pemberlakuan aturan tersebut. "Saat ini, kami sedang mencari titik persamaan untuk bisa duduk bersama, mereka juga sedang mengkaji keseriusan pemerintah," katanya.

Pro dan kontra rencana tersebut muncul dari sejumlah pihak. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali usulan kebijakan disinsentif tersebut. Alasannya kebijakan tersebut berpotensi berlawanan dengan kesepakatan dagang yang telah diteken Indonesia sendiri. "Seperti rencana pemberlakuan PPnBM pada Blackberry karena Blackberry berencana membangun pabrik di Malaysia, padahal Indonesia dan Malaysia terikat kesepakatan perjanjian di Asean," katanya.

Sehingga jika pemerintah ngotot ingin menerapkan kebijakan tersebut semestinya harus ada renegosiasi posisi kesepakatan di Asean.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih jauh, lanjutnya, semestinya pemerintah menjadikan keputusan pihak Blackberry untuk membangun basis produksi di Malaysia, bukan di Indonesia, sebagai bahan evaluasi diri dan melakukan perbaikan penciptaan iklim investasi yang baik. Saat ini investor enggan masuk ke Indonesia karena iklim investasi di Indonesia masih kurang memadai. Sejumlah persoalan yang dianggap menjadi ganjalan adalah pada UU Ketenagakerjaan dan infrastruktur yang tidak memadai.

"Pemberian PPnBM tidak akan menarik mereka investasi di sini, mestinya selesaikan dulu sumber masalahnya, kalau tidak, investor tak bakalan mau investasi di sini," katanya. Chris juga mengangap pemberlakuan PPnBM itu nanti justru akan memberatkan konsumen di dalam negeri.

Namun Ekonom Indef Didik J Rachbini menyatakan mendukung rencana pemerintah tersebut. Menurutnya pangsa pasar Indonesia yang besar juga merupakan daya tawar bagi investor untuk masuk. Para principal yang telah mengambil keuntungan besar dari pasar di Indonesia harus bisa memberikan timbal balik pada Indonesia. "Kalau mereka tidak memberi kita keuntungan, mereka semestinya dikenakan disisentif, agar adil," katanya.

Didik berpendapat pemberlakuan disinsentif itu tidak melanggar peraturan WTO. "Karena itu kebijakan dalam negeri," ujarnya. Apalagi, lanjutnya praktik serupa juga telah diterapkan atas produk otomotif yang yang diimpor penuh dalam bentuk utuh tanpa melalui proses perakitan di dalam negeri. "Produk itu dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan produk otomotif produksi lokal," ujarnya.

AGUNG SEDAYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

59 hari lalu

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto. (Kemenperin)
Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

Tahun ini target penggunaan produk dalam negeri dari belanja barang dan belanja modal ditargetkan sekitar 95 persen


Asosiasi Sebut Pemerintah Belum Serius Membenahi Industri

59 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Sebut Pemerintah Belum Serius Membenahi Industri

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia menyebut pemerintah belum serius membenahi industri dalam negeri.


Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

21 Mei 2024

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saling tuding sebagai biang menumpuknya ribuan kontainer barang impor di pelabuhan


Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

20 Mei 2024

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif dan jajarannya melakukan konferensi pers di Ruang Rajawali, Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

13 Mei 2024

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

12 Mei 2024

Pekerja mengelem bahan yang akan dijadikan sebagai sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?


233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

9 Mei 2024

Suasana pekerja dalam pembuatan sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?


Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

6 Mei 2024

Ilustrasi Penipuan. vocfm.co
Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.


Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

25 April 2024

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita . (ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/rst)
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.


Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

10 Maret 2024

Samsung Galaxy A35 5G. Gsm.arena.com
Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.