Gaji CEO Amerika Lebih Tinggi Ketimbang Setoran Pajak  

TEMPO Interaktif, Washington - Setidaknya 25 dari 100 perusahaan terbesar di Amerika Serikat suka membayar CEO (Chief Executive Officer) lebih tinggi ketimbang membayar pajak. Inilah fakta terbaru yang dilansir Institute For Policy Studies, Rabu, 31 Agustus 2011 lalu.

Lembaga yang berbasis di Washington itu adalah sebuah komunitas sarjana umum yang bekerja dengan gerakan sosial untuk mempromosikan demokrasi. Juga tantangan perusahaan dan kekuatan militer.

Beberapa perusahaan besar yang disebut itu antara lain Paper Co, Prudential Financial Inc, General Electric Co, Verizon Communications Inc, Bank of New York Mellon Corp, Boeing Co, Marsh & McLennan Cos, Stanley Black & Decker Inc, Chesapeake Energy Corp, dan eBay Inc

Laporan itu juga menyebutkan, "Perusahaan tidak menghindari pajak. Orang-orang yang menjalankan perusahaan yang telah melakukan itu. Dan orang-orang ini--CEO Amerika--menuai penghargaan mewah untuk menghindari pajak dari perusahaan mereka."

Penelitian ini datang setelah perselisihan yang terjadi berbulan-bulan antara Presiden Barack Obama dan Partai Republik. Obama menyerukan untuk meningkatkan pajak pada orang kaya dan menutup celah untuk mengatasi utang besar negara.

Sementara Partai Republik berpendapat bahwa tindakan tersebut akan melumpuhkan pertumbuhan ekonomi yang sudah lambat dengan mencekik penciptaan lapangan kerja.

Studi ini juga menemukan bahwa 20 perusahaan menghabiskan lebih banyak pada upaya lobi daripada pajak. Sebanyak 18 perusahaan di antaranya juga memberikan lebih untuk kampanye politik pemerintah.

Berdasarkan laporan tersebut, CEO dari 25 perusahaan digaji rata-rata US$ 16,7 juta dan ditambah kompensasi lainnya pada 2010. Bahkan 22 CEO di antaranya menerima kenaikan gaji pada tahun tersebut.

Sementara itu, sebagian besar perusahaan yang mereka jalankan, mengumpulkan pengembalian pajak rata-rata US$ 304 juta.

Padahal perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan laba rata-rata global sebesar US$ 1,9 miliar. Sebanyak 18 perusahaan di antaranya berada dalam kawasan bebas pajak lepas pantai.

Salah satu contohnya adalah Boeing yang membayar pajak pendapatan federal Amerika Serikat sebesar US$ 13 juta pada tahun lalu. Pada saat bersamaan, CEO Jim McNerney digaji US$ 13,8 juta.

Pihak Boeing membantah dengan mengatakan sebenarnya pajak yang dibayarkan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan lembaga tersebut. Menurut juru bicara Boeing, Charles Bickers, pajak federal negara bagian dan pajak luar negeri yang dibayarkan mencapai US$ 360 juta. Sebagian besar untuk pajak federal.

Dia lalu mengatakan bahwa pada 2010, tagihan pajak Boeing dikurangi dengan pembayaran untuk para pensiunan dan insentif pajak negara karena telah mempekerjakan karyawan. Sementara itu, ada kredit US$ 371 juta pajak federal yang akan dibayarkan setelah audit selesai. "Boeing mematuhi aturan pajak," kata Bickers. "Kami memperoleh pendapatan kami dan membayar pajak di sini, di Amerika serikat."

Juru bicara untuk eBay mengatakan bahwa penelitian itu sangat tidak akurat. "eBay membayar US$ 646 juta pajak pada 2010 secara global, mayoritas di Amerika Serikat," kata Alina Piacentino dalam e-mailnya.

"IPS telah salah mengartikan laporan keuangan kami dan tidak berusaha untuk memverifikasi fakta-fakta dengan kami sebelum penerbitan informasi tidak akurat," kata Alina.

Verizon Communications melalui juru bicaranya, Roberto Varretoni, juga membantah temuan itu dan mengatakan bahwa pembayaran CEO terkait dengan kinerja saham di masa depan. Roberto mengatakan manfaat pajak Verizon harus dilihat bersama miliaran dolar dalam pajak tangguhan yang akan dibayar dari waktu ke waktu. "Faktanya adalah Verizon sepenuhnya mematuhi semua undang-undang pajak dan membayar pajak dengan adil," ujar Varretoni.

Sebenarnya, perusahaan sering kali membayar pajak dalam jumlah yang berbeda dari yang disebutkan dalam laporan keuangan. Realisasi pembayaran pajak itu sendiri memang tidak harus dilaporkan. Broc Romanek, editor CompensationStandards.com--sebuah situs web yang memberikan nasihat kepada dewan perusahaan--memperingatkan bahwa data pajak dalam laporan mungkin tidak akurat karena alasan tersebut.

Tapi dia menambahkan, "Sudah jelas bahwa praktek pembayaran yang berlebihan yang masih terjadi."

AP | AFP | EKA UTAMI APRILIA