Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Australia memberikan bantuan 26 juta AUD (sekitar Rp 163,6 miliar) untuk kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Penandatanganan bantuan tersebut dilakukan di Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (9/12) antara Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Duta Besar Australia David Ritchie.Menurut Ritchie, bantuan bilateral ini merupakan bagian dari pengucuran bantuan senilai 151,7 juta AUD (sekitar Rp 954,5 miliar) yang dikucurkan selama Juli 2003 hingga Juli 2004. Bantuan dalam bentuk kerjasama ini diperuntukkan untuk membiayai program dalam paket kebijakan ekonomi pasca keluar dari program Dana Moneter Internasional (IMF) selama lima tahun. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui program Australia-Indonesia Technical Assistance Management Facility fase ketiga yang akan dimulai pada 19 Januari 2004. Program TAMF itu difokuskan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam tiga kegiatan utama yaitu mencapai kesinambungan fiskal, melindungi posisi keuangan pemerintah, dan meningkatkan kekuatan dan integritas sistem keuangan Indonesia. Menurut Djatun, bidang tersebut merupakan elemen dasar dari paket kebijakan ekonomi pemerintah. Menurut Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Janes Hutagalung, bantuan pra sidang Consultative Group on Indonesia itu sepenuhnya dalam bentuk hibah alias tidak perlu dikembalikan. Menurut Janes, 70 persen bantuan ini diperuntukkan untuk membiayai tiga hal tadi. “Sisanya untuk program yang bersifat mendadak,” katanya. Kata Janes, hibah dari Australia tahap satu dan dua yang dikucurkan sejak 1999 dan telah dialokasikan untuk persiapan pembentukan otoritas data keuangan, pembentukan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan serta pembuatan kantor wajib pajak besar. Menurutnya, untuk tahap ketiga peruntukan secara spesifik bantuan ini, akan dibicarakan lebih lanjut. Ritchie menambahkan, hibah tersebut untuk mendukung program ekonomi Indonesia setelah keluar dari CGI. Menurutnya, white paper pemerintah Indonesia dinilai berisi rencana program ekonomi yang sangat baik. “Dan sangat ambisius,” katanya. Hibah ini merupakan bantuan sebelum sidang CGI. Australia, katanya, sudah berkomitmen tidak akan memberikan pinjaman bagi Indonesia. Tapi negara anggota CGI mengetahui jumlah hibah yang diberikan oleh pemerintah Australia itu. Bagja Hidayat - Tempo News Room
Iklan
