TEMPO Interaktif, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis kuatir dengan rendahnya penyerapan belanja modal pemerintah hingga September ini akan berefek pada terhalangnya program pembangunan infrastruktur.
Kualitas infrastruktur juga bisa menurun jika keberlangsungan pembiayaan infrastruktur tidak dijamin pemerintah. Karenanya, dia mengusulkan satuan kerja bisa memberikan garansi atas pekerjaan yang tengah digarapnya. "Kalau rusak, pengelola bisa dapat sanksi bahkan pidana jika terbukti ada penipuan," kata Harry saat dihubungi wartawan hari ini (15/9).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Herry Purnomo hari ini menjelaskan realisasi belanja modal pemerintah hingga 7 September baru Rp 30,4 triliun.Penyerapan pos belanja modal menjadi yang terrendah dibandingkan pos lainnya yakni baru 32 persenHarry melanjutkan, rendahnya realisasi belanja modal hingga memasuki kuartal akhir tahun ini mengindikasikan masih belum bagusnya birokrasi pemerintah. Dia melanjutkan, selama ini pemerintah selalu berkilah lambatnya penyerapan anggaran karena proses lelang yang kelewat lama. "Tapi ini (soal lelang) kan sudah ada perbaikan," sergahnya.
Harry menyebutkan beberapa kendala yang menghalangi penyerapan anggaran. Pertama, kata dia, buruknya kinerja satuan kerja di lingkungan kementerian dan lembaga. Akibatnya, proses pencairan anggaran berlangsung lebih lama dari waktu yang diperkirakan.
Kendala lainnya, dia mensinyalir permainan oknum di lingkungan Kementerian Keuangan yang menghalangi pencairan dana sebelum ada tawar-menawar proyek. "Tapi ini memang sulit dibuktikan," ujarnya.
Dia menunjuk Kementerian Keuangan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas permasalahan ini. Kementerian seharusnya dapat menjalankan pembinaan standar pekerjaan bagi satuan kerja di tingkat kementerian dan lembaga. Dia juga meminta pemberlakukan reward and punishment yang ketat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Tahun ini pemerintah menargetkan belanja modal pemerintah sebesar Rp 95,024 triliun. Sementara total belanja negara untuk tahun ini sebesar Rp 1,126 ribu triliun.
Dalam periode 2009-20114, pemerintah menyebut pembangunan infrastruktur membutuhkan dana sebesar Rp 1.700 triliun. Dari angka tersebut, negara akan berkontribusi sebesar Rp 700 triliun dan sisanya sebesar Rp 1.000 triliun diperoleh dari investasi swasta.
ANTON WILLIAM
