Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amerika Cecar Indonesia Soal Subsidi Kertas  

image-gnews
TEMPO/ Tulus Wijanarko
TEMPO/ Tulus Wijanarko
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Perdagangan Amerika Serikat akan melanjutkan investigasi. "Kali ini investigasi akan dilakukan kepada pemerintah Indonesia," kata Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Ernawati, di Jakarta akhir pekan lalu.

"Rencananya investigasi tersebut akan dimulai pada 28 Juni-2 Juli mendatang," ujar Erna. Amerika akan menginvestigasi  Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan. "Karena tuduhan subsidi berkait dengan kebijakan yang diambil kedua Kementerian itu," ujarnya.

Pihak Amerika mencurigai adanya subsidi pada kebijakan pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Sementara terkait Kementerian Keuangan adalah kebijakan pengambilalihan perusahaan bermasalah yang diduga mengalirkan subsidi pada perusahaan itu.

Erna mengungkapkan, investigasi tersebut merupakan tahap akhir yang akan dilakukan oleh Komisi Perdagangan Amerika Serikat. Hasil investigasi akan dijadikan dasar penentuan keputusan final di Departemen Perdagangan (DOC) Amerika Serikat pada September mendatang.

Pemerintah Negeri Abang Sam menuduh produk kertas berlapis Sinarmas disubsidi. Dua anak perusahaan Sinar Mas yang dituduh tersebut adalah Tjiwi Kimia Tbk, dan PT Pindo Delli Pulp and Paper. Selain tuduhan subsidi, Amerika juga menuduh dumping pada produk kertas berlapis.

Maret lalu, Amerika telah mengenakan bea masuk tambahan sementara sebesar 17,48 persen terkait tuduhan subsidi. Namun, bea masuk antidumping sementara belum ditetapkan. Tuduhan subsidi dan dumping ini sudah dilayangkan sebanyak dua kali.

Empat tahun lalu Amerika juga melayangkan tuduhan serupa, namun dicabut karena tidak terbukti. Sebelumnya, Amerika telah melakukan serangkaian proses investigasi untuk tuduhan subsidi, antara lain dengan memberikan kuesioner pada perusahaan terkait. "Kami sudah menyampaikan kuesioner tambahan ketiga 26 Mei lalu. Mereka menyatakan akan meminta kuesioner keempat," kata Erna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, untuk investigasi tuduhan dumping, Amerika telah selesai melakukan investigasi untuk sisi harga pada pekan lalu. Sementara investigasi dari sisi penjualan akan dilakukan mulai 21 Juni mendatang. Erna berharap, tuduhan dumping dan subsidi itu batal dikenakan.

Sebab dengan bea masuk tambahan sementara dari pemerintah Amerika saja sudah mengganggu ekspor kertas Sinar Mas. Menurut Erna, Sinarmas mungkin bisa terlepas dari tuduhan itu. "Jika mereka tanggapi penjelasan kita bahwa ekspor kertas lapis sudah kurang dari empat persen dari pangsa impor kertas mereka," ujarnya.

Managing Director Sinar Mas Group, Gandhi Sulistiyanto, mengatakan rencana pengenaan bea masuk tambahan terhadap produk kertas Sinar Mas tidak kompetitif. Sebab, harga produk perusahaan itu naik 17 persen. Sinar Mas pun mulai mengurangi ekspor ke Amerika hingga tak lebih dari 4 persen dari pangsa di Amerika. Data yang tercatat pada 2008, total impor kertas Amerika mencapai US$ 44,3 juta.

Menanggapi kelanjutan proses ini, Gandhi optimistis kedua tuduhan tidak terbukti. Keyakinan tersebut didasari pada tuduhan dumping dan subsidi yang sebelumnya tidak terbukti. Jadi sangat tidak berdasar apabila mereka mengajukan kembali tuduhan yang telah dilakukan," ujarnya.

EKA UTAMI APRILIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

26 Desember 2023

Korban kecelakaan kerja akibat tungku smelter meledak di PT ITSS di kawasan industri PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ahad, 24 Desember 2023. ANTARA/HO
Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

Setidaknya dalam setahun terakhir, terjadi tiga kali kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Teranyar, di


Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

4 Desember 2023

Logo WTO. Ekonomski.net
Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke WTO. Apa alasannya?


Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

22 Oktober 2023

Warga melintas di depan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Kamis, 7 Mei 2020.  Volume sampah Kota Tangerang meningkat dari 1200 ton menjadi 1500 ton per hari saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA/Fauzan
Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

Pemerintah Kota Tangerang berencana meninggalkan sistem open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan kebakaran seperti TPA Rawa Kucing.


Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

15 Maret 2023

Ilustrasi Ubin Keramik. shutterstock.com
Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

13 September 2022

Krakatau Posco
2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

29 Juli 2022

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

Direktur Krakatau Steel dan Ketua Cluster Flat Product IISIA Melati Sarnita angkat bicara soal kergian negara akibat praktik impor baja ilegal.


Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

19 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa 21 September 2021. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto/Handout
Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

Asosiasi Besi dan Baja Nasional (IISIA) menyoroti kenaikan impor baja (HS Code 72) Januari-Juni 2021 yang mencapai 3,4 juta ton.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi kedua sebagai menteri dengan kekayaan terbanyak. Erick terakhir melaporkan kekayaan ke LHKPN KPK pada 15 Januari 2020, dengan total sekitar Rp 2.3 Triliun yang didominasi oleh surat berharga sejumlah Rp 1.6 Triliun. Ia juga memiliki utang sebesar Rp 60 miliar. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

Menteri BUMN Erick Thohir bahwa hilirisasi ekonomi digital harus mendapat perhatian khusus untuk mengantisipasi pengembangan produk dalam negeri


Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Menteri Perdagangan M Lutfi  (kanan) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) meninjau kontainer yang berisi komoditas pertanian saat pelepasan ekspor bersama produk pertanian di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 12 Maret 2021. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

Erick Thohir mengatakan hilirisasi ekonomi digital merupakan satu dari 18 proyek strategis nasional yang akan dikerjakan kementeriannya pada 2022.


Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

23 Maret 2021

Pengusaha Baja Desak Pemberlakuan Larangan Impor
Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

Kementerian Perindustrian meminta bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk impor produk baja cold roller coil (CRC) dikaji ulang.