TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan membayar pinjaman lunak (soft loan agreement) yang dimiliki PT PLN (Persero). Pembayaran itu akan dikonversikan dalam bentuk penyertaan modal negara.
"Instrumen ini dipakai untuk membantu badan usaha negara milik negara yang melakukan fungsi kewajiban pelayanan publik (public service obligation)," ujar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (23/12) .
Namun, Mustafa enggan mengatakan berapa jumlah utang perusahaan setrum milik negara itu yang akan dijadikan modal negara. "Masih dibahas dengan Menteri Keuangan," ucap dia.
Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Sahala Lumbangaol mengatakan pinjaman lunak yang akan menjadi modal negara itu merupakan hasil perjanjian antara pemerintah dengan beberapa lembaga keuangan internasional untuk proyek PLN. "Pinjaman itu sudah lama sekali," ucapnya.
Mustafa menambahkan langkah pemerintah tersebut seiring dengan upaya untuk membuat kinerja PLN menjadi lebih baik. "Tiga tantangan utama PLN adalah krisis listrik dan likuiditas, serta penurunan biaya pokok produksi," ujarnya.
Ia menilai pemulihan likuiditas PLN sangat diperlukan karena hingga 2015 dua per tiga jumlah pembangkit yang akan dibangun masih dikerjakan oleh perusahaan. "Karena itu neraca keuangan PLN perlu diperbaiki," ujar Mustafa.
Sementara itu, hari ini Mustafa secara resmi melantik Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PLN yang baru untuk menggantikan Fahmi Mochtar. Selain Dahlan Iskan dilantik juga sejumlah jajaran direksi baru serta dewan komisaris.
Khusus untuk Murtaqi Syamsudin yang sebelumnya menjabat Direktur Jawa-Madura-Bali kali ini dipercaya menjadi Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko, sedangkan Setio Anggoro Dewo tetap menjabat sebagai Direktur Keuangan. Dari deretan nama komisaris baru itu terdapat nama Rahmat Waluyanto, yang kini masih menjabat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan.
SORTA TOBING
