Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertamina Tidak Berencana Restrukturisasi Utang TNI

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Pertamina (Persero) tidak berencana merestrukturisasi utang Tentara Nasional Indonesia yang mencapai Rp 7 triliun ke perusahaan minyak pelat merah itu.

"Kalau bicara restrukturisasi tentunya harus dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Departemen Keuangan," ujar juru bicara Pertamina Basuki Trikora Putra dalam pesan singkatnya, Selasa (1/12).

Basuki mengatakan, Pertamina akan fokus tetap memberikan pelayanan bahan bakar minyak kepada TNI sesuai ketentuan dan tata cara administrasi yang ada.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menyerahkan masalah utang bahan bakar minyak TNI ke manajemen PT Pertamina (Persero). "Kami serahkan saja ke Pertamina," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/12). "Kementerian tidak ikut campur."

Saat ini, Mustafa melanjutkan, TNI dan Pertamina belum meminta dirinya untuk mengintervensi masalah utang yang mencapai Rp 7 triliun. Pertamina juga belum menentukan sikap apakah akan melakukan restrukturisasi atau tidak. "Kami berharap keduanya dapat saling sinergi dan tidak saling memberatkan," ucap Mustafa.

Sementara untuk utang PLN ke Pertamina sebesar Rp 18 triliun, Mustafa berharap ada toleransi untuk waktu pelunasannya. "Karena PLN sedang kesulitan cash flow tahun ini," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh sebelumnya mengatakan restrukturisasi utang bahan bakar minyak TNI ke Pertamina kewenangannya ada di Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Karena hal itu aksi korporasi. Pihaknya hanya mengurus kebijakan sektoral energi dan sumber daya mineral saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu pula soal pengusulan pernyertaan modal oleh pemerintah dalam restrukturisasi. Kewenangan tersebut ada di tangan Menteri Keuangan. "Mengenai kepemilikan atau opsi lain ada di pihak Menteri Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta utang TNI senilai Rp 7 triliun ke Pertamina direkstrukturisasi. Direktur Keuangan Pertamina Ferederick ST Siahaan beberapa waktu lalu mengatakan TNI seharusnya mendapatkan subsidi bahan bakar minyak.

"Karena TNI bukan badan usaha yang menghasilkan keuntungan," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi Energi dan Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu.

SORTA TOBING

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang Pemerintah Rp 1,9 Triliun

25 Juni 2019

Ikan Lapindo (Lingkungan Hidup):Seorang warga mencari ikan di dekat lubang pembuangan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Desa Pajarakan, Sidoarjo, Jawa Timur, 11 September 2008. Dia mencoba mengais di antara gelontoran lumpur yang mengalir dari pipa. Pencarian ikan dijadikan kegiatan untuk mengisi waktu pada bulan Ramadhan. Foto ini memperlihatkan dampak lingkungan dai sosial lumpur panas Lapindo. Sungai meluap dan tercemar, ikan mati karena air panas, sehingga masyarakat sulit mendapatkan ikan di sungai.
Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang Pemerintah Rp 1,9 Triliun

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan bakal melunasi utangnya kepada pemerintah yang sebesar sekitar Rp 773 miliar dengan syarat.


LKPP 2018, BPK Temukan Lonjakan Piutang Perpajakan

29 Mei 2019

Ketua DPD RI, Oesman Sapta, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP Periode Semester II Tahun 2018 oleh BPK RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
LKPP 2018, BPK Temukan Lonjakan Piutang Perpajakan

Dalam LKPP, BPK menemukan saldo piutang perpajakan bruto senilai Rp 81,4 triliun, melonjak 38,99 persen dari saldo piutang 2017.


OJK: Komodo Bond Langkah Awal Positif

14 Desember 2017

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)
OJK: Komodo Bond Langkah Awal Positif

Langkah Jasa Marga mencatatkan obligasi rupiah global perdana senilai Rp 4 triliun melalui Komodo Bond di Bursa Efek London dinilai positif.


Terbitkan Medium Term Notes, Pindad Raup Rp 1 Triliun

8 Desember 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kaplan MT sangat mematikan, walau pun berbobot ringan. haberturk.com
Terbitkan Medium Term Notes, Pindad Raup Rp 1 Triliun

Pindad sudah menuntaskan surat utang medium term notes dengan jangka waktu tiga tahun.


Perlu Pendanaan, Kimia Farma Terbitkan Surat Utang Rp 1 Triliun

14 September 2017

Apotek Kimia Farma. kimiafarmaapotek.co.id
Perlu Pendanaan, Kimia Farma Terbitkan Surat Utang Rp 1 Triliun

PT Kimia Farma Tbk akan menerbitkan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) berkelanjutan dengan nilai total Rp 1 triliun.


Transaksi Hedging: BI Jelaskan Keuntungannya bagi BUMN

21 Agustus 2017

Logo Bank Indonesia. REUTERS/Iqro Rinaldi/File Photo
Transaksi Hedging: BI Jelaskan Keuntungannya bagi BUMN

BI telah mengeluarkan beragam instumen hedging, yang terbaru adalah call spread option valas dan interest rate swap.


PLN Teken Perjanjian Hedging dengam Tiga Bank BUMN  

21 Agustus 2017

Petugas PLN mendeteksi jaringan listrik untuk memastikan keandalan saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 kV di KPUD Jakarta, 17 April 2017. Tempo/Tony Hartawan
PLN Teken Perjanjian Hedging dengam Tiga Bank BUMN  

PLN meneken transaksi hedging dengan tiga bank BUMN senilai US$ 30 juta.


Pegadaian Akan Terbitkan Obligasi Rp 2,5 Triliun  

17 Juli 2017

TEMPO/Fahmi Ali
Pegadaian Akan Terbitkan Obligasi Rp 2,5 Triliun  

PT Pegadaian (Persero) berencana menerbitkan lagi surat utang (obligasi) dalam waktu dekat.


Utang Pemerintah dan TNI ke Pertamina Rp 34 Triliun  

17 Juni 2017

Utang Pemerintah dan TNI ke Pertamina Rp 34 Triliun  

Pertamina memiliki piutang dalam jumlah besar, berasal dari tunggakan pemerintah dan TNI.


PTPN II Deli Serdang Utang Rp 3,8 Triliun, Ini Tunggakannya  

8 Oktober 2016

Anggota TNI berjaga di kawasan terjadinya bentrok antara warga dengan pihak PTPN II, di Desa Namo Rube Julu, Deli Serdang, Sumatera Utara, (22/5). ANTARA/Irsan Mulyadi
PTPN II Deli Serdang Utang Rp 3,8 Triliun, Ini Tunggakannya  

PT Perkebunan Nusantara II (Persero) mengakui utang perseroan hingga Oktober 2016 mencapai Rp 3,86 triliun.