Lapindo Brantas Tagih Balik Piutang Pemerintah Rp 1,9 Triliun

Ikan Lapindo (Lingkungan Hidup):Seorang warga mencari ikan di dekat lubang pembuangan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Desa Pajarakan, Sidoarjo, Jawa Timur, 11 September 2008. Dia mencoba mengais di antara gelontoran lumpur yang mengalir dari pipa. Pencarian ikan dijadikan kegiatan untuk mengisi waktu pada bulan Ramadhan. Foto ini memperlihatkan dampak lingkungan dai sosial lumpur panas Lapindo. Sungai meluap dan tercemar, ikan mati karena air panas, sehingga masyarakat sulit mendapatkan ikan di sungai.

TEMPO.CO, JakartaLapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan bakal melunasi utangnya kepada pemerintah yang sebesar sekitar Rp 773 miliar. Perseroan memperoleh pinjaman dari Pemerintah berupa dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo.

Baca: JK Yakin Grup Bakrie Mampu Lunasi Dana Talangan Lapindo

Namun, di saat yang sama, perseroan menyebutkan bahwa pihaknya juga mempunyai piutang kepada pemerintah sebesar sekitar US$ 138 miliar atau sekitar Rp 1,9 triliun. Karena itu, melalui surat Nomor 586/MGNT/ES/19 tanggal 12 Juni 2019, perseroan meminta utang itu diselesaikan dengan metode perjumpaan utang.

"Untuk itu kami sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui Departemen Keuangan untuk dilakukan pembayaran utang dengan mekanisme perjumpaan utang, yaitu menjumpakan piutang kepada pemerintah dengan pinjaman dana antisipasi," seperti dilansir dari keterangan tertulis dua perusahaan atas nama President Lapindo Brantas Inc Faruq Adi Nugroho dan PT Minarak Lapindo Jaya Benjamin Sastrawiguna, Selasa, 25 Juni 2019.   

Sebelumnya, perseroan meminjam dana kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015. Utang itu diambil untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, yang teknisnya disalurkan pembayaran langsung dari pemerintah kepada masing-masing warga terdampak.

Sementara, piutang  dari perseroan kepada pemerintah berasal dari dana talangan kepada pemerintah atas penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo. Hal tersebut telah dilakukan oleh Lapindo Brantas, Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya selama periode 29 Mei 2006 hingga 31 Juli 2007.

"Piutang kepada Pemerintah tersebut telah diketahui oleh BPKP pada saat melakukan Special Audit terhadap Pembukuan Lapindo Brantas, Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya pada bulan Juni tahun 2018," ujar Faruq. Piutang tersebut juga telah diverifikasi oleh SKK Migas sebagai biaya yang dapat diganti pada bulan September tahun 2018, sesuai dengan surat SKK Migas No SRT-0761/SKKMA0000/2018/S4 tanggal 10 September 2018.

Sebelumnya, persoalan utang Lapindo itu dibahas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK meyakini PT Minarak Lapindo milik Grup Bakrie mampu melunasi dana talangan kepada negara. "Saya yakin Bakrie bisa bayar. Nanti kita lihat. Saya belum tahu persoalannya. Waktu itu kan (dana talangan) Rp 1 triliun ya. Saya yakin dia pasti bisa bayar," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 11 Juni lalu.

JK mengatakan, jika Lapindo tak mampu melunasi dana talangan sampai tenggat waktu masih memungkinkan untuk menjadwal ulag pembayaran utang tersebut. "Tapi kita harap bisa selesai," kata dia.

Pada 2015, pemerintah mengucurkan dana talangan kepada Lapindo senilai Rp 827 miliar. Dalam skema dana talangan ini, Grup Bakrie harus mengembalikan dalam 4 tahun atau paling lambat Juni 2019.

PT Minarak Lapindo harus mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya sebesar 4,8 persen per tahun. Apabila sampai tenggat waktu belum dilunasi, aset yang dijadikan jaminan akan menjadi milik pemerintah pusat.

Baca: Lapindo Brantas Siap Tingkatkan Produksi Gas Enam Kali Lipat

Aset milik PT Minarak Lapindo itu senilai Rp 3,03 triliun yang terdiri atas 641 hektare milik masyarakat yang terkena dampak langsung lumpur Lapindo dan aset lain seperti puluhan sumur yang telah berproduksi.

FRISKI RIANA






Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

5 jam lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

12 jam lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


IHSG Hari Ini Berisiko Melemah, Simak Pergerakan Saham Adaro hingga Bakrie Group

1 hari lalu

IHSG Hari Ini Berisiko Melemah, Simak Pergerakan Saham Adaro hingga Bakrie Group

IHSG bisa tergelincir ke level 6.850 hingga 6.950 jika melemah di bawah 7.000.


Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

2 hari lalu

Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

Utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah sebesar Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.


Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

2 hari lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

2 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


IHSG Bangkit ke Zona Hijau, Saham Bakrie Group Paling Laris di Perdagangan Sesi I

2 hari lalu

IHSG Bangkit ke Zona Hijau, Saham Bakrie Group Paling Laris di Perdagangan Sesi I

IHSG bergerak ke level 7.130,96 atau menguat 0,26 persen dari penutupan perdagangan kemarin di level 7.112,45.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

3 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

3 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


IHSG Loyo di Tengah Menguatnya Ancaman Resesi Global

3 hari lalu

IHSG Loyo di Tengah Menguatnya Ancaman Resesi Global

IHSG ditutup di posisi 7.112,4 atau turun 0,21 persen dari perdagangan kemarin di tengah menguatnya ancaman resesi global 2023.